Di Pemilu 2024, Arman memprediksi kasus-kasus ASN tak netral atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat demi kepentingan pemilu bakal jauh lebih masif. Karena itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perlu memperkuat pengawasan perilaku ASN. 

Arman mengakui hal itu tidak mudah dilakukan KASN keterbatasan anggaran dan personil. Ia menyarankan dibentuknya pengawalan kolaboratif yang melibatkan unsur koalisi masyarakat sipil. 

"Untuk melakukan sosialisasi termasuk juga kampanye dan pengawasan. Karena di KASN itu ada lapor KASN. Jadi, kalau masyarakat menemukan ASN yang melanggar, silakan dilaporkan saja ke KASN atau Bawaslu," kata Arman. 

Penyalahgunaan wewenang terkait kepentingan pemilu oleh bawahan Jokowi, kata Arman, perlu dipantau dari pengguna anggaran dan program kementerian. Pasalnya, bukan tidak mungkin anggaran program kementerian digelontorkan untuk pemenangan capres-cawapres dan para caleg.

"Jangan salah. Pelanggaran netralitas itu juga bisa terjadi saat penyusunan kebijakan dan program. Memang tantangan itu pengawasannya. Yang kita harapkan memang terutama lembaga pengawas. Dalam hal ini, kita melihat Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk aktif memberikan pengawasan agar anggaran-anggaran itu dialokasikan untuk program yang sudah ditetapkan," ucap Arman. 

Menurut Arman, kerawanan penyalahgunaan wewenang ASN juga bisa timbul dari penjabat kepala daerah yang langsung di bawah kendali presiden. Pasalnya, penjabat kepala daerah tidak lahir dari sistem pemilu langsung, namun menjabat karena ditunjuk presiden.

"Ini sistem pengawasannya internal oleh Kementerian Dalam Negeri yang sudah menjabat. Setiap tiga bulan, itu mesti dilakukan pemantauan anggaran untuk tahun depan karena PJ ini bertanggung jawab melalui presiden," kata Arman. 

Kepala KASN Agus Pramusinto memperingatkan agar menteri dan wakil menteri yang bertarung di pilpres dan pileg  tidak menyalahdunakan kewenangannya untuk kepentingan elektoral. Ia berharap ASN tetap fokus melayani publik secara profesional.

"Mereka harus fokus dalam tugas pelayanan publik secara profesional, adil dan tidak diskriminatif. Bagi ASN yang melanggar netralitas, ada konsekuensi sanksi yang akan merugikan ASN sendiri," ucap Agus kepada Alinea.id, Rabu (1/11).

KASN, kata Agus, selalu mengedepankan aspek pencegahan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang ASN dalam Pemilu 2024. Untuk menyiasati keterbatasan personel, ia sepakat KASN perlu kolaborasi dengan unsur koalisi masyarakat sipil dan Bawaslu.
 
"Pengawasan ASN akan lebih efektif kalau ada kolaborasi dengan unsur lembaga lain, masyarakat, media, LSM. KASN bekerjasama dengan Bawaslu dan teman-teman perguruan tinggi dalam berbagai kampanye dan sosialisasi agar tidak terjadi pelanggaran," kata Agus.