"Masyarakat di bawah akan lebih mudah tersulut emosinya ketika menonton video yang bersifat aksi simbolik. Entah itu penurunan bendera atau baliho. Daripada menonton elite politik yang berdebat di televisi," kata Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Satria, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (1/11).

Apalagi biasanya setiap menjelang pemilu, orang akan lebih suka mengonsumsi informasi berdasarkan preferensi politiknya. Di sisi lain, akan semakin banyak orang yang membuat konten berdasarkan kepentingan politiknya. Baik itu yang dilakukan secara individu atau terorganisir.

Sehingga, ketika ada orang memposting video penurunan baliho pasangan bacapres, bakal lebih cepat viral. Apalagi jika ditambah dengan narasi: pemerintah tidak netral, menurunkan baliho Ganjar dan Mahfud, serta makan siang cuman basa-basi.

"Di satu sisi, kecepatan media online untuk melakukan verifikasi tidak sebanding dengan media sosial. Sehingga sentimen pemerintah tidak netral sudah lebih dahulu merasuki masyarakat," papar dia.

Untuk itu, dia berharap dalam waktu dekat tidak ada dua atau tiga video serupa. Karena dampaknya akan sangat merugikan Indonesia. Pasalnya, orang yang sudah percaya akan sangat mudah dimobilisasi. Parahnya, diduga masih ada saja tim kampanye yang membiarkan karena merasa diuntungkan dari beredarnya video seperti itu.

Sementara pengamat politik dari IPO Dedi Kurnia Syah menduga, kegaduhan akibat viralnya video penurunan baliho di Bali, bisa saja disebabkan karena tidak memahami persoalan secara utuh, atau karena terlanjur tidak harmonis dengan Presiden Jokowi.

"Sehingga mereka mudah meradang. Memahami yang terjadi bahwa penurunan Baliho tidak saja terjadi pada satu pasangan bakal calon dan setelah kegiatan lawatan presiden selesai kembali dipasang. Maka, situasi itu tidak dapat disimpulkan soal netralitas," kata dia.

Belajar dari persoalan itu, seharusnya Indonesia berkaca pada negara lain. Thailand misalnya, negara tersebut mempunyai regulasi yang jelas soal materi promosi. Bahkan detail soal ukuran dan foto, sehingga alat peraga kampanye tidak mengganggu estetika ruang publik. Dengan jelasnya aturan main, maka persoalan seperti itu tak terulang kembali.