PIKIRAN RAKYAT – Simak penjelasan meritokrasi yang ternyata berkebalikan dari nepotisme atau upaya mementingkan kepentingan keluarga atau kroninya. Meritokrasi adalah upaya mencari pemimpin lewat jalur prestasi, selain jalur tersebut, ada jalur lain yang ternyata berdampak tidak baik bagi demokrasi.

Meritokrasi dianggap sebagai sesuatu yang langka menurut Dadang I K Mujiono, peneliti International Relations Department, Universitas Mulawarman. Menurutnya, hal itu bisa menjadi salah satu cara utama mencetak pemimpin masa depan.

Menurut Kamus Merriam-Webster, meritokrasi adalah sebuah sistem, organisasi, atau masyarakat tempat orang-orang dipilih menduduki posisi yang sukses, berkuasa, dan berpengaruh. Dasar penetapan itu adalah kemampuan dan prestasi yang mereka tunjukkan.

Baca Juga: Masa Kampanye Belum Dimulai, Hoaks Pemilu 2024 Sudah Marak

Pengertian selaras diungkap peneliti Dadang I K Mujiono. Menurutnya, meritokrasi adalah cara memperoleh kekuasaan berdasarkan prestasi. Tak hanya prestasi, cara tersebut juga didasarkan pada kecerdasan dan usaha. Melalui jalur tersebut, pemimpin bisa membangun struktur pemerintahan atas dasar kemampuan individu, bukan pada faktor politik atau nepotisme.

"Pada era ketidakpastian global saat ini, penting memilih pemimpin dari jalur meritokrasi agar ia benar-benar memahami pengetahuan akan tantangan kompleks seperti perubahan iklim, ekonomi global, dan krisis kesehatan," katanya.

"Jika ia paham, ia akan dapat membuat keputusan yang bijak, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu, kelompok, atau golongan tertentu," ujarnya lagi.

Dilansir dari laman The Conversation, Dadang menyinggung seputar tokoh Indonesia yang lahir dari proses meritokrasi. Meski begitu, hal ini tidak selaras dengan kesadaran partai politik dalam upaya fokus pada mereka.

Baca Juga: Adu Gagasan Anies, Ganjar, dan Prabowo Soal Kesejahteraan Buruh jika Jadi Presiden

"Kita semua pasti setuju, bahwa Indonesia tidak kekurangan figur publik hebat yang lahir dari meritokrasi, seperti Dahlan Iskan, Rachmat Gobel, dan Chairul Tanjung," ujar Dadang.

"Namun, partai politik agaknya akan sulit menyadari ini kembali selama masih fokus pada tokoh yang diperlukan hanya untuk menggerek elektabilitas partai," katanya.

Dadang pun menyarankan agar pemilih lebih kritis saat akan memilih pemimpin. Memilihnya ternyata bukan perkara yang bisa diremehkan, hendaknya kita tidak boleh salah dalam menentukan hal tersebut.

"Jika pemilih membuat kesalahan dalam memilih calon pemimpin, ada kemungkinan besar mimpi Indonesia emas akan sulit terwujud dan generasi muda dapat saja menjadi kelompok yang paling terdampak karena pemimpin mereka terpilih dari jalur yang tidak semestinya," ujarnya melanjutkan.***