Abadikini.com, KONUT – Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berinovasi melakukan pencegahan korupsi melalui penguatan sistem. Salah satunya dengan Monitoring Center for Prevention (MCP), pada hari ini Rabu (01/11/2023), yang digelar di Aula Anawai Ngguluri Kantor Bupati Konawe Utara.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Para Perwakilan KPK RI Sulawesi, antara lain Korwi SULTRA, Korwil SULSEL, dan Korwil SULTENG, Wakil Ketua DPRD Konut, Asisten/Staf Ahli, Kepala OPD, serta para Camat se-Kabupaten Konawe Utara.

“Perlu saya sampaikan bahwa MCP ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK RI untuk melakukan monitoring terhadap capaian kinerja program dalam pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan. MCP ini juga merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi sebagai wujud pencegahan korupsi melalui fungsi supervisi dan monitoring,” kata bupati konawe utara Ruksamin dalam keterangan, Kamis (2/11/2023).

Menurut Ruksamin, Pemda Konawe Utara terus berupaya agar pemerintah daerah Konawe Utara dapat menjalankan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan dan tidak ada pelanggaran hukum. “Secara umum, MCP ini mencakup delapan bidang intervensi, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan,” ujar Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) Sultra itu.

Bupati Ruksamin Gandeng KPK Sosialisasi Aplikasi MCP Cegah Korupsi. Foto: Humas

Selain itu, terang Ruksamin, pihaknya juga memberikan paparan tentang Kabupaten Konawe Utara yang terus melakukan berbagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kami telah membuat peta sebaran kemiskinan ekstrim di seluruh Kabupaten Konawe Utara dan mengalokasikan anggaran untuk pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan UMKM, ketahanan pangan, pembangunan sektor pariwisata, dan sektor pendidikan,” terang Ruksamin.

Dia menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 65 M, untuk penurunan stunting sekitar Rp. 25 M, peningkatan sektor UMKM sekitar Rp. 3 M, ketahanan pangan sekitar Rp. 40 M, dan di sektor pariwisata sekitar Rp. 6 M.

“Sementara itu, di sektor pendidikan, Pemda Konawe Utara menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih Rp. 14 M. Dari total APBD Kabupaten Konawe Utara, hanya 6% yang digunakan untuk kebutuhan pemerintahan, sementara 94% sisanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan,” jelas Ruksamin.

Dengan alokasi anggaran yang besar ini, Kabupaten Konawe Utara berhasil menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 71,10, menempatkannya di posisi kelima di Sulawesi Tenggara.

Selain itu, kata Ruksamin, menurut Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara KPK RI, Kabupaten Konawe Utara telah mencapai skor 82,00 pada Monitoring Center for Prevention (MCP), mendudukkannya di peringkat keempat terbaik dari 18 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

“Kami bersyukur karena Tim KPK selalu memberikan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga aparatur pemerintah daerah kami dapat terhindar dari tindak pidana korupsi,” kata ketua Kahmi Sultra itu.