KNews.id – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengingatkan hukum Indonesia bukanlah hukum sekuler. Menurutnya, hukum Indonesia adalah hukum yang berdasarkan sinar-sinar ketuhanan dan Pancasila.

“Pancasila merupakan pedoman dalam menjembatani heterogenitas masyarakat di Indonesia,” kata Arief sebagaimana dilansir laman resmi MK.

Hal ini, menurut Arief, tercermin dari pelaksanaan sidang BPUPK saat menentukan dasar-dasar negara Indonesia. Keteladanan para pendiri bangsa itu dapat dijadikan cermin bagi generasi yang hidup pada masa kemerdekaan ini untuk melahirkan negara hukum yang demokratis dan berketuhanan.

“Jadi, Indonesia itu tidak sekadar negara hukum dan demokratis karena adanya sila pertama Pancasila. Artinya, agama dan keyakinan yang ada di Indonesia disinergikan untuk dijadikan dalam berhukum dan berdemokrasi,” ucap Arief.

Oleh karena itu, menurut Arief, berhukum di Indonesia harus disinari dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berhukum di Indonesia tidak sekuler sebagaimana negara-negara besar yang menyatakan diri sebagai negara demokratis. Demikian juga dengan aspek ekonomi dan politik di Indonesia, semua didasarkan pada berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Indonesia bukanlah negara yang menganut welfare state, tetapi negara religious welfare state.

“Untuk itu, mari pelajari hukum yang berkarakter Pancasila sebagaimana dasar dan pedoman bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak diganti selama Indonesia berdiri. Pancasila memiliki keberlakuan yang bersifat permanen,” pesan Arief.

Pesan tersebut juga disampaikan di hadapan para peserta yang telah siap berkompetisi pada babak semifinal Diponegoro Law Fair 2023. Untuk diketahui, kegiatan Diponegoro Law Fair 2023 merupakan bagian dari kerja sama MK dengan Universitas Diponegoro. Kegiatan ini terdiri atas beberapa kompetisi yang diikuti oleh peserta dari beberapa universitas. Adapun kompetisi yang digelar yakni Lomba Debat Nasional; Lomba Debat Internal; Contract Drafting and Negotiation Competition; Seminar Hukum Nasional; dan Lomba Karya Tulis Ilmiah.  (Zs/Dtk)