KNews.id – Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar enggan mengomentari pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode atas permintaan ‘Pak Lurah’.
Menurutnya, isu itu mengandung bahaya, sehingga enggan mengomentari lebih jauh.

“Hahaha tanya Pak Hasto saja jangan nanya saya. Itu pertanyaan yang mengandung bahaya,” kata Cak Imin sambil tertawa ketika ditemui di Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Jakarta Pusat.

Sebelumnya Hasto menyebut PDIP diminta mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan ‘pak lurah’ tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.

Hasto menyinggung manuver salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.

Menteri tersebut, kata Hasto, mengklaim sejumlah anggota kabinet mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atas persetujuan ‘Pak Lurah’. Termasuk juga sikap sejumlah ketua umum partai politik.

“Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah,” ucap Hasto di hotel Borobudur, Jakarta.

Hasto berani bersumpah atas nama Tuhan dan rakyat Indonesia terkait pengalaman partainya diminta untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Ini bisa di-cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan Rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” katanya.

Cak Imin pernah usul tunda pemilu

Muhaimin Iskandar termasuk salah satu petinggi partai politik yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Implikasinya adalah masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang.
Cak Imin menyampaikan usulan penundaan pemilu 23 Februari 2022 lalu. Kala itu, Cak Imin mengklaim banyak orang setuju dengan usulannya agar Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Klaim itu ia sampaikan dengan mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurutnya, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” kata Cak Imin dalam keterangannya pada 26 Februari 2022.

Dalih Big Data Cak Imin Tunda Pemilu-Pilpres 2024 disebutkan bahwa PKB memang ingin menjadi pihak pertama yang ingin menggaungkan isu tersebut.
Strategi ini dilakukan agar PKB tidak dicap sebagai pengekor dalam wacana penundaan Pemilu 2024. Alasannya, PKB tidak akan mendapat nilai tambah, kalau hanya sekedar menjadi pengikut wacana tersebut.

Nilai tambah yang dimaksud adalah popularitas partai karena jadi dibicarakan publik.

“Ada rapat DPP, dengan beberapa agenda. Betul bahwa Cak Imin Bicara dan menjelaskan kepada teman teman semua agar tidak salah paham tentang pernyataannya terkait penundaan pemilu,” ungkap Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid .
(Zs/CNN)