Waketum Gelora Fahri Hamzah menanggapi Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang menilai Gibran Rakabuming tergesa-gesa dan dianggap menabrak aturan konstitusi terkait langkah maju sebagai cawapres 2024. Fahri menyarankan PDIP memperkuat aturan pencalonan di pemilu.

"Daripada kita menyesali apa yang sudah terjadi, sekarang ini lebih baik PDIP mengajak semua partai politik berkontemplasi dan evaluasi serta mengoreksi diri bahwa partai politik telah membiarkan longgarnya aturan dalam melakukan nominasi calon bupati, gubernur, wali kota, presiden. Termasuk juga nominasi di kamar legislatif, sehingga seharusnya nominasi itu diperketat untuk memperkuat party id atau keanggotaan partai politik di hari-hari ke depan," kata Fahri kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

Party identification atau identity (party ID) ialah tingkat kedekatan masyarakat Indonesia dengan partai politik (parpol) atau perasaan seseorang bahwa partai tertentu adalah identitas politiknya. Party ID disebut menjadi komponen psikologis yang akan memberi sumbangan dukungan terhadap partai dan sistem kepartaian yang bisa memperkuat demokrasi.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri mendorong pejabat publik yang dipilih melalui pemilu perlu disyaratkan pernah menjadi anggota partai dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam undang-undang (UU). Namun, lanjutnya, pejabat publik itu diharuskan berorientasi pada kepentingan rakyat yang memilihnya, bukan ke partai.

"Bahwa seharusnya siapa pun yang ingin berkarier sebagai pejabat politik terutama sebagai pejabat politik yang dipilih atau elected official, harusnya dia wajib menjadi anggota partai terlebih dahulu dalam jangka waktu yang dapat diatur melalui undang-undang. Dengan demikian, tidak semua orang bisa menjadi calon dan itu menjadi hak prerogatif dari parpol," ujar Fahri.

"Tetapi aturan ini harus bersamaan dengan aturan yang membuat semua pejabat publik yang sudah terpilih itu tidak lagi boleh punya hubungan struktural dengan partai politik. Karena loyalitas pejabat publik terpilih harusnya kembali ke rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik," katanya.

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 ini menilai konsep tersebut akan melahirkan ketertiban dalam nominasi calon yang diusung parpol. Asalkan, kata dia, parpol harus memastikan diterapkannya sirkulasi elite di internal agar tak menyumbat kaderisasi di tingkat kepemimpinan nasional.

"Kalau konsep ini bisa diterima, barulah di masa yang datang akan ada ketertiban dalam nominasi oleh partai politik. Dengan syarat bahwa parpol juga harus mendemokratisasi dirinya jangan sampai justru parpol malah mengembangkan konsep privatisasi yang membuat parpol itu seperti dimiliki oleh perusahaan pribadi atau keluarga," kata Fahri.

"Dan mekanisme yang berlangsung di dalam parpol seharusnya adalah mekanisme demokrasi yang teratur dan terjadwal sehingga sirkulasi elite di dalam parpol juga harus terjamin. Supaya lagi-lagi jangan sampai malah parpol menjadi sumber dari sumbatan kaderisasi nasional. Karena siapapun yang akan dicalonkan itu banyak lebih ditentukan oleh kehendak dari pimpinan parpol," lanjut dia.

Simak Video 'Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran':

[-]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Pantau Pemilu

Kenali, pantau hingga sampaikan aspirasi tentang tokoh favoritmu di bursa Pemilu 2024. Cek rekam jejak, profil, hingga berita terkini mereka sekarang!