Jakarta, Gatra.com - Program yang ditawarkan oleh pasangan capres Ganjar-Mahfud dinilai cocok dan menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia.

Apalagi fokus program Ganjar-Mahfud adalah implementasi skema "satu desa, satu dokter, satu puskesmas," serta upaya untuk mendukung setiap keluarga miskin agar dapat memiliki satu sarjana dan untuk meningkatkan pendapatan guru.

"Apa yang menjadi fokus Ganjar-Mahfud itu tidak mengadopsi program yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya," kata Ketua DPP Partai Perindo, Yusuf Lakaseng, Senin (30/10/2023).

Yusuf menyatakan bahwa terdapat inovasi, solusi, dan kebutuhan baru dari masyarakat yang diakomodasi dalam program-program yang ditawarkan oleh Ganjar-Mahfud.

"Program itu berisfat orisinil dan belum pernah dijalankan dari sebelumnya," ucapnya.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud telah merancang program akselerasi untuk ekonomi berkelanjutan, termasuk sektor ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi digital.

Selain itu, program mereka juga menekankan stabilitas harga bahan pokok, pemberantasan korupsi secara menyeluruh, dan penguatan sistem jaring pengaman sosial.

"Ada juga rencana penerbitan "satu kartu" yang berperan sebagai Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses berbagai program sosial," sambungnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Kampanye Nasional Bappilu DPP Partai Hanura, Jimmy Charles Kawengian mengungkapkan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah program yang benar-benar inovatif dan memberi dampak langsung di tengah lapisan masyarakat.

Jimmy berpendapat bahwa seluruh spektrum masyarakat telah tercakup dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kemudian dia menyoroti pertanyaan mengenai alasan di balik inisiatif paslon lain dalam menciptakan KIS Lansia.

Dia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia memerlukan program-program inovatif yang benar-benar relevan bagi semua golongan, bukan sekadar program yang telah ada sebelumnya namun dipertahankan dengan perubahan minor sehingga pada akhirnya tetap serupa.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera mengumumkan laporan harta kekayaan dari ketiga pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menjelaskan, bahwa saat ini, KPK sedang berkoordinasi dengan KPU mengenai rencana KPU untuk mengumumkan harta kekayaan dari calon presiden dan calon wakil presiden.

Setelah KPU mengeluarkan pengumuman terkait laporan kekayaan tersebut, Pahala menyatakan bahwa KPK akan memuat data kekayaan dari calon presiden dan calon wakil presiden di situs e-LHKPN KPK, yang dapat diakses oleh masyarakat melalui fitur e-announcement LHKPN.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan bahwa setiap calon diwajibkan untuk menyampaikan bukti penerimaan atau tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan harta kekayaan pribadi.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) dari peraturan KPU tersebut, disebutkan bahwa KPU akan mengumumkan nilai kekayaan calon sesuai dengan yang tertera dalam laporan harta kekayaan dari penyelenggara negara setelah pasangan calon ditetapkan.

37