Liputan6.com, Jakarta Pelapor dugaan pelanggaran etika hakim Mahkamah Konstitusi, Denny Indrayana menyinggung pernikahan antara Ketua MK Anwar Usman dan adik Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Idayati.

Menurutnya, rusaknya independensi MK dimulai dari pernikahan tersebut.

Hal itu disampaikan Denny dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan MK (MKMK) atas dugaaan pelanggaran etik hakim MK terkait putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Rusaknya independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan pernikahan hakim terlapor dengan Idayati, adik Presiden Jokowi, bagaimanapun pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka," kata Denny secara daring dalam persidangan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

Mantan Menteri Hukum dan HAM ini menilai, putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 itu tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Tetapi, juga bentuk hancurnya independensi Hakim Konstitusi.

"Pelapor tidak melihat putusan 90 sebagai bagian peristiwa atau segmen yang berdiri sendiri, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di mahkamah konstitusi sehingga rentan atau mudah diintervensi oleh kekuasaan istana," tuturnya.

Menurut Denny, putusan atas perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 itu merupakan kejahatan konstitusi yang terencana dan terorganisir. Dia menyebut ini sebagai mega skandal mahkamah keluarga.

"Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja yang terencana dan terorganisir, planned and organized crime sehingga layak pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga," kata Denny.