KNews.id – Ukraina sudah dinyatakan sebagai negara yang bangkrut karena kalah perang melawan Rusia. Apalagi, Barat terutama Amerika Serikat (AS) sudah meninggalkan Ukraina dan memilih Israel. Itu menyebabkan banyak pejabat Ukraina memilih hengkang dari negara tersebut. “Diperkirakan 2.100 pejabat Ukraina telah berusaha meninggalkan negara itu secara ilegal tahun ini,” kata juru bicara layanan penjaga perbatasan nasional, Andrey Demchenko, kepada kantor berita TSN.

Statistik tersebut terungkap sebagai tanggapan atas permintaan langsung mengenai pemalsuan dokumen untuk menghindari wajib militer.

Demchenko mengatakan ada sedikit penurunan dalam upaya menggunakan dokumen palsu untuk melintasi perbatasan di pos pemeriksaan, mungkin karena semakin sulitnya mendapatkan dokumen palsu. Namun, dia menambahkan, ada peningkatan upaya untuk melintasi perbatasan dari pos pemeriksaan resmi.

Dinas keamanan SBU Ukraina melaporkan bahwa mereka telah melanggar tiga skema baru untuk menghindari mobilisasi melalui pemalsuan dokumen di berbagai wilayah negara tersebut. Dua dari operasi tersebut diduga melibatkan pejabat korup yang membantu kliennya melarikan diri dari wajib militer, sementara dalam dua kasus pemalsuan secara khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar dapat meninggalkan Ukraina.

SBU mengatakan orang-orang telah membayar antara USD1.000 dan USD8.000 untuk layanan ilegal tersebut. Kiev dilaporkan berencana untuk meningkatkan upaya mobilisasi setelah menderita banyak korban di garis depan sepanjang musim panas selama upaya untuk merebut kembali wilayah dari Rusia. Anggota parlemen Sergey Rakhmanin, yang duduk di Komite Keamanan, Pertahanan, dan Intelijen parlemen, menggambarkan banyak masalah dalam rancangan tersebut dalam sebuah wawancara ekstensif dengan media nasional.

Anggota parlemen tersebut mengklaim bahwa angkatan bersenjata Ukraina saat ini tidak cukup kuat untuk memungkinkan unit garis depan merotasi pasukan dengan benar. Ia juga meragukan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan wewenang di kalangan pejabat wajib melalui penggantian menyeluruh, termasuk oleh petugas garis depan.

“Merebut komandan batalion atau brigade dan menugaskannya untuk memimpin kantor wajib militer – hal itu akan menghasilkan kinerja batalion atau brigade yang buruk, karena Anda perlu menggantinya. Dan rancangan kantor tidak akan mulai mendaftarkan 120% kuota tanpa melanggar hak-hak masyarakat,” bantah Rakhmanin. Pelanggaran-pelanggaran yang dia maksud adalah melibatkan para pejabat yang menggunakan kekerasan untuk memburu calon-calon baru, yang telah mengganggu kampanye mobilisasi Ukraina.  (Zs/Snd)