Mutiul Alim | Sabtu, 28/10/2023 14:10 WIB

Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid (Foto: Muti/Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Hilmar Farid mengatakan pihaknya sedang mewacanakan penambahan Dana Abadi Kebudayaan, sebagaimana hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) yang ditutup pada Jumat (27/10) kemarin di Jakarta.

Tahun depan, Kementerian Keuangan telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp7 triliun untuk Dana Abadi Kebudayaan. Namun, dana abadi tersebut masih terpusat di tingkat nasional, sehingga perlu diperluas hingga ke tingkat daerah.

"Dana abadi kan sekarang di tingkat nasional ya. Jadi kita juga secara riil menghadapi permintaan yang jumlahnya besar sekali. 5.000-an proposal dan segala macam, tentu ada yang merasa kami kok tidak bisa akses dan seterusnya," terang Hilmar kepada awak media.

"Jadi, soal-soal itu kita bicarakan, sehingga nanti kalau ada kemungkinan menyentuh dana abadi di tingkat daerah, langsung bisa membagi kerja. Untuk kegiatan-kegiatan yang katakanlah sangat lokal sifatnya bisa diselesaikan di tingkat lokal," imbuh Hilmar.

Kendati demikian, Hilmar memastikan wacana ini masih membutuhkan proses yang panjang, termasuk alokasi Dana Abadi Kebudayaan di daerah yang nantinya akan memanfaatkan APBN atau APBD. Pihaknya juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan.

"Mudah mudahan dalam waktu tidak lama kita sudah mendapat gambaran lebih konkret," ujar Hilmar.

Untuk sementara, selain Dana Abadi Kebudayaan, daerah bisa memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan kebudayaan. Terkait hal ini, Hilmar mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Jadi setiap desa berhak mengurusi bidang terkait dengan asal-usulnya, misalnya punya sejarah yang panjang diberi kewenangan untuk menangani aspek itu. Tentu sangat dipentingkan di Dana Desa," tutup Hilmar.