tirto.id - Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo membeberkan tiga penyebab masih sedikit masyarakat Indonesia yang memiliki rekening bank. Minimnya masyarakat mengakses perbankan sempat disinggung oleh Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani beberapa waktu lalu. Keresahan Rosan sesuai dengan riset Mandiri Institute yang menyebut baru 52 persen orang Indonesia yang memiliki rekening bank.

Arianto mengatakan penyebab pertama masyarakat tak punya rekening bank adalah ketimpangan angka pendapatan. "Kedua, perbedaan kemudahan akses pada penyedia layanan bank dan ketiga perbedaan kebutuhan layanan keuangan," katanya kepada Tirto, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Arianto mengakui, kepemilikan akun bank menjadi salah satu tolak ukur inklusi keuangan. Namun, kepemilikan akun bank tidak cukup menjadi standar keberhasilan inklusi keuangan.

"Tingkat inklusi keuangan tidak cukup diukur dengan angka kepemilikan akun bank, namun meliputi pula ketersediaan akses ke produk atau layanan keuangan," katanya.

Di sisi lain, apabila pemerintah bertujuan meningkatkan jumlah kepemilikan akun bank maka langkah termudah adalah dengan mewajibkan seluruh pengelola sumber dana uang elektronik mencatatkan akun dana yang di kelola secara account-based.

"Dengan pengaturan ini maka pengelola sumber dana akan sekaligus menjadi sumber pertumbuhan jumlah akun. Selanjutnya akun tersebut harus diperlakukan sebagaimana akun bank, lengkap dengan aturan main bisnis dan mitigasi risikonya," jelasnya.

Untuk diketahui, Wakil Menteri BUMN, Rosan Roeslani menyoroti tingkat kesadaran masyarakat ASEAN dalam melakukan transaksi dan menggunakan jasa layanan bank yang tercatat masih rendah. Hingga kini, sebanyak 70 persen penduduk ASEAN belum menggunakan layanan perbankan atau belum punya rekening bank termasuk Indonesia.

Dia juga menyebut ASEAN sebagai rumah dari 680 juta penduduk dan 70 juta UMKM masih menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang signifikan. Tidak hanya itu, sekitar 39 juta dari 70 juta UMKM juga menghadapi kekurangan pendanaan yang cukup besar dengan nilai 300 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Di tengah kondisi ini munculnya layanan keuangan digital membuka jalan untuk menjembatani kesenjangan keuangan khususnya bagi mereka yang belum mempunyai rekening bank, belum memakai jasa layanan perbankan, dan juga bagi UMKM yang sebelumnya mungkin dinilai unbankable.

Layanan keuangan digital memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas keuangan, dan menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan ASEAN.

“Kita telah melihat contoh di negara-negara ASEAN, bahwa pertumbuhan dan revolusi keuangan digital telah meningkatkan perekonomian negara dan inklusivitas ekonomi. Hal serupa juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dimana Indonesia telah berada di garis depan untuk revolusi keuangan digital, menunjukkan pertumbuhan dan ketahanan yang luar biasa,” tutur Rosan dalam keterangan pers, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Rosan mengungkapkan, antara 2011 hingga 2022, pemain fintech di Indonesia meningkat enam kali lipat dari semula 51 pemain menjadi 334 pemain aktif. Sementara itu, 33% penduduk memilih e-wallet sebagai metode pembayaran default mereka pada 2021. Hal ini sekaligus menempatkan Indonesia sejajar dengan beberapa negara maju di Asia.

“Transisi Indonesia menuju ekonomi digital terlihat jelas dengan melonjaknya pembayaran non-tunai dari 813 juta dolar AS menjadi 26,2 miliar dolar AS pada 2017 hingga 2022. Transisi menuju ekosistem transaksi digital yang berkembang pesat ditunjukkan dengan nilai transaksi pembayaran digital, yang tumbuh dari 206 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 266 miliar dolar AS pada 2022,” jelas Rosan.

Ia melanjutkan, perkembangan transaksi pembayaran digital ini akan terus tumbuh hingga mencapai lebih dari 421 miliar dolar AS pada 2025. Dengan jangkauan yang luas, BUMN memegang peranan penting dalam mendorong inklusi keuangan melalui keuangan digital khususnya di kota-kota yang kurang terjangkau.

Selama beberapa tahun terakhir, BUMN telah meningkatkan katalis, memulai inisiasi yang visioner dan membentuk kolaborasi yang strategis untuk mentransformasi layanan keuangan digital Indonesia dalam berbagai aspek.

Rosan menambahkan, dari perspektif ASEAN, dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan digital ASEAN juga telah bertransformasi yang utamanya diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan bagi konsumen dan UMKM. Pertumbuhan dalam bidang ini sangat kuat dengan peningkatan volume pembayaran digital.

Sementara itu, lanskap pinjaman digital juga tidak ketinggalan dan diperkirakan akan tumbuh secara signifikan pada 2030. Menghadapi fenomena itu, bank-bank BUMN kini berfokus pada tiga transformasi yang mencakup pinjaman digital, pembayaran digital (e-wallet), dan perbankan digital.