KNews.id – Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau disebut juga AMIN memiliki misi di sektor keuangan negara. Salah satunya, pasangan AMIN akan membentuk badan penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Hal itu disebut dalam dokumen visi dan misi AMIN yang bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur Untuk Semua’ khususnya pada misi nomor 2 pada agenda tentang Kelembagaan Keuangan Negara. AMIN menyebut, tujuan dari pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk meningkatkan penerimaan negara.

“Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara,” tulis Anies-Muhaimin dalam dokumen tersebut.

Sebagai informasi, saat ini penerimaan negara berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga penerimaan negara dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Maka, jika pasangan AMIN ingin membuat badan penerimaan negara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden, kemungkinan Direktorat Jenderal Pajak akan lepas dari Kemenkeu.

Isu mengenai hal ini sebenarnya sudah lama muncul. Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet pada Maret 2023 mendukung rencana pemisahan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu. Sebagai gantinya, kata dia, perlu dibentuk suatu badan pengelola pajak otonom (Badan Penerimaan Negara) yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Selain itu, mengenai anggaran negara, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga berencana mengelola utang negara secara bertanggung jawab. “Untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30 persen pada 2029 atau turun dari 38,1 persen di 2023,” sebut dokumen itu.

Pasangan AMIN, juga akan meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4 persen pada 2022 menjadi 13-16 persen pada 2029.  Mengenai insentif pajak, pasangan AMIN berjanji akan memastikan insentif pajak dapat dilaksanakan secara terencana dan terkendali, termasuk saat menjalankan tax holiday ataupun tax allowance.

Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini juga berencana mendorong konsep penganggaran multi tahun, di mana APBN disusun untuk setidaknya tiga tahun kedepan dalam kerangka Medium Term Expenditure Framework. Menurut pasangan ini, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal.

Sebagai informasi, misi mengenai ekonomi terdapat dalam misi pertama dan kedua dari total 8 misi yang disebut ‘8 Jalan Perubahan’ oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Misi pertama yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air.

Sedangkan, misi kedua di bidang ekonomi yaitu mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang. (Zs/Tmp)