KNews.id – Bakal calon wakil presiden Mahfud Md, mengakui aparat penegak hukum di tingkat pemerintah sering bermasalah. Mahfud juga menyebut sering ada transaksi gelap di kementerian.

Ia menyebut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian semua ada transaksi gelap untuk penentuan proyek dan pemberian izin.

“Itu semua ada di tingkat pelaksana dan birokrasi,” kata Mahfud dalam kegiatan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Meski demikian, Mahfud tidak menjelaskan detail siapa yang dia duga melakukan korupsi di kementerian tersebut.

Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu secara konseptual hukum meliputi tiga hal, yaitu isi hukum, penegak hukum, dan budaya atau perilaku masyarakat.

Namun, dirinya melihat pada aparat penegak hukum yang sering terjadi masalah. Penegak hukum, kata Mahfud, seperti jaksa, hakim, polisi.

“Sudah sering terjadi kolusi di tingkat pemerintah,” kata dia.

“Di birokrasi juga sering terjadi transaksi (gelap).”

Oleh karena itu, Mahfud menyebut ke depan pihaknya mengklaim akan memperbaiki kondisi ini.

Di tataran atas, kata dia, harus diberikan kepastian hukum khususnya izin investasi dan perekonomian. Tumpang tindih izin, kata Mahfud, yang menyebabkan korupsi besar-besaran.

Mahfud pada Senin sore tadi menggelar acara bertajuk Ruang Gagasan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Blok M, Jakarta Selatan.

Acara yang diikuti budayawan seperti Goenawan Muhammad itu berlangsung cukup meriah.

Saat membuka acara itu, Ganjar mengatakan ia ingin menghadapi situasi saat ini yang menurutnya penuh amarah dengan bergembira.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan ingin mengapresiasi seniman dan anak muda yang punya potensi kreatif.

“Mendengarkan stand up comedy, ada musisi juga,” kata Ganjar Pranowo. (Zs/Dmkzy)