JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu deklarator Maklumat Juanda Beka Ulung Hapsara menduga, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden, merupakan hasil tekanan pihak lain di luar mahkamah.

Sebagai lembaga negara independen yang lahir dari rahim reformasi, ia mengingatkan MK agar tetap menjaga marwah konstitusi.

"Sekaligus juga independensi setiap keputusan yang ada. Bukan 'tunduk' kepada tekanan massa atau kepentingan lain di luar konstitusi," kata Beka kepada Kompas.com, Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Demo Kritik Putusan MK dan 9 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Maruf

Mantan Komisioner Komnas HAM itu meminta MK menjelaskan alasan mengambil putusan yang pada akhirnya menambah norma baru terkait batas usia capres-cawapres tersebut.

"Saya melihatnya ada kepentingan lain. Itu juga yang harus dijelaskan MK, meskipun sudah bisa kita baca dari pendapat setiap hakim konstitusi yang ramai diberitakan," imbuh dia.

Di sisi lain, penjelasan kepada publik diperlukan sebagai pertanggungjawaban dan upaya memulihkan kepercayaan MK.

Bukan tanpa sebab, Beka mengingat ke depan masih akan ada banyak sidang yang perlu diselesaikan MK.

Baca juga: Setara Institute Sebut Motif Putusan MK Terkait Usia Cawapres Dianggap sebagai Kekuasaan Absolut Jokowi

Terakhir, Beka enggan memaknai jika kritiknya tersebut lantaran putusan MK melebar ke arah isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka bakal menjadi calon wakil presiden.

Perlu diketahui, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Senin. Putusan ini pun mulai berlaku pada Pemilu 14 Februari 2024.

"Sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya," kata Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah saat membaca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Baca juga: HNW: Siapa Pun yang Diuntungkan Putusan MK, Hendaknya Bersikap Negarawan

Mahkamah berpendapat, pembatasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak-anak muda untuk menjadi pemimpin negara.

"Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang inteloreable dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden," ujar Guntur.

Sebelumnya, diberitakan Kompas.id, hanya satu jam setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji soal batas usia capres-cawapres, ratusan orang dari berbagai kalangan, yakni guru besar, agamawan, budayawan, pegiat literasi, pegiat antikorupsi, pemerhati hak asasi manusia, tokoh pendidikan, wartawan, seniman, dan lapisan masyarakat berkumpul di Malacca Toast, Jalan Juanda, Jakarta, Senin (16/10/2023) sore.

Mereka menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan atas putusan MK yang dinilai melanggengkan politik dinasti di Indonesia.

Baca juga: TPN Ganjar Bicara Kemungkinan Suara Terpecah Jika Gibran Cawapres Prabowo

Dalam putusannya, MK menyatakan, seseorang yang belum berusia 40 tahun, tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, bisa maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.