Gery David Sitompul | Sabtu, 21/10/2023 14:09 WIB

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. (Foto Istimewa)

Strasbourg, Jurnas.com - Sebagai refleksi hubungan bilateral yang makin intensif dengan potensi kerja sama strategis di berbagai bidang, DPR RI dan Parlemen Uni Eropa menggelar Pertemuan Antar-Parlemen Indonesia dan UE ke-12 (12th Indonesia-EU Inter-Parliamentary Meeting) di Gedung Parlemen Eropa, Strasbourg.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan tersebut bersama Daniel Caspary, Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk Asia Tenggara dan ASEAN (DASE).

Forum tahunan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana dan Gilang Dhielafararez, serta Anggota BKSAP Agustina Wilujeng Pramestuti.

Sementara Parlemen Uni Eropa diwakili oleh sejumlah Anggota DASE lintas partai politik yang mewakili beberapa negara anggota termasuk Ketua Komisi Perdagangan Bern Lange dan Ketua Komisi Luar Negeri David McAllister.

Parlemen Eropa, yang saat ini mewakili lebih dari 448 juta orang dari 27 negara anggota, merupakan elektoral demokratis terbesar kedua di dunia dan mitra strategis bagi DPR RI.

Pertemuan ini membahas tiga topik utama yang menjadi perhatian kedua parlemen, Pertama, kerja sama perdagangan bilateral dan investasi; Kedua isu-isu keamanan global dan regional; Terakhir, kerja sama dalam transisi hijau dan perubahan iklim.

Fadli Zon mengapresiasi komitmen yang sebelumnya disuarakan Parlemen Eropa pada Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, Agustus 2023 lalu.

Parlemen UE, yang merupakan simbol persatuan dan kolaborasi demokrasi, selalu menunjukkan komitmen untuk membina hubungan yang lebih erat, tak hanya dengan Indonesia, tetapi juga dengan parlemen negara-negara Asia Tenggara pada umumnya.

"Hubungan UE dan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, hak asasi manusia, promosi perdamaian, kemajuan ekonomi, serta multilateralisme dan integrasi regional." kata Daniel Caspary dalam sambutannya.

Fadli Zon pun meyakini pentingnya kedua parlemen untuk menegaskan kembali hubungan jangka panjang. Sebagai aktor penting di kawasan kita masing-masing, aksi kolektif kita akan sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global secara efektif.

Salah satu topik utama dalam dialog ini ialah proses negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE (I-EU CEPA) yang sedang berjalan.

I-EU CEPA ini lebih dari sekedar perjanjian dagang, karena akan menjadi jembatan yang menghubungkan dua pasar utama kita sebesar hampir 600 juta jiwa. Kedua parlemen sepakat untuk mendorong percepatan penyelesaian perjanjian ini.

Pertemuan ini juga membahas seputar Peraturan Penegakan UE (EU Enforcement Regulation), terutama terkait proses banding Indonesia dalam kebijakan hilirisasi yang sedang berlangsung di WTO.

Menanggapi hal ini, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menyampaikan pentingnya untuk menghormati prosedur hukum yang telah ditetapkan, dan diharapkan kedua parlemen dapat bekerja sama menuju penyelesaian melalui kerangka WTO yang sesuai.

Komitmen bersama terhadap transisi hijau dan perubahan iklim merupakan agenda penting lain yang juga dibahas. Kedua parlemen menyadari pentingnya pendekatan kolaboratif untuk memerangi perubahan iklim dan memastikan transisi ramah lingkungan.

“Kami mengapresiasi komitmen UE untuk mendukung transisi energi Indonesia melalui JETP, termasuk dukungan dari EU Investment Bank sebesar 1 milyar USD. Kami harap komitmen ini dapat segera terimplementasi secara efektif," kata Fadli Zon.

Fadli Zon menekankan harapannya agar dialog yang terbangun dapat menjadi katalisator untuk solusi yang dapat ditindaklanjuti. Dalam soal perdagangan dan investasi, kedua parlemen akan membuat statemen bersama mendukung akselesasi kesepakagan.

Kedua parlemen juga sepakat melanjutkan diskusi, terutama terkait isu-isu keamanan global dan regional melalui pertemuan lanjutan dalam waktu dekat. Parlemen UE juga diundang untuk dapat bekerja sama sebagai pengawas internasional pada pemilihan umum Indonesia pada awal tahun 2024 mendatang.