“Bukannya menjadi wasit yang adil dalam memeriksa perkara yang muncul, MK malah membuka diri untuk dipolitisasi dan mengakomodasi kepentingan politik, terutama yang berkaitan dengan aktor penguasa,” ujar Hendardi.

Hendardi menilai, MK telah mencapai titik integritas terendah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan, ini merupakan kali pertama hakim MK menyatakan ketidaksetujuannya secara terbuka dan tajam, seperti yang ditunjukkan oleh Saldi Isra dan tiga hakim lain, yang menyebutkan adanya irasionalitas dalam putusan MK setelah Ketua MK, yang juga adik ipar Jokowi, terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

“Tidak perlu analisis rumit untuk menyimpulkan bahwa putusan MK ini dibuat demi Gibran yang meneruskan jejak politik ayahnya. Tidak ada presiden yang seaktif Presiden Jokowi dalam menyiapkan penggantinya selain Jokowi. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh nafsu berkuasa, tetapi juga kecemasan Jokowi terhadap warisan buruk di banyak sektor,” ujar Hendardi.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirajudin Abbas berpendapat, putusan MK ini berpotensi menjadi jebakan baik bagi Gibran, maupun Presiden Jokowi karena mengusung gerakan yang anti-reformasi. Yang dikhawatirkan, menurutnya, adalah Jokowi yang tampak terlalu terbuka terhadap jebakan tersebut dengan mengindikasikan keterlibatannya dalam cawe-cawe pilpres.

“Semua tahu, sebagai eksekutif, presiden tidak boleh campur tangan dalam urusan yudikatif. Namun, semua juga menyadari bahwa MK saat ini cenderung berpihak pada partisipasi politik. MK menggunakan kekuatannya untuk mendukung kelompok politik tertentu, dalam hal ini memberi kesempatan bagi Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo,” kata Sirajudin.

Sirajudin melihat adanya resistensi yang kuat di masyarakat. Menurutnya, gerakan moral yang muncul saat ini bisa memicu gerakan sosial yang lebih besar. “Bisa jadi gerakan mahasiswa yang menolak nepotisme muncul kembali seperti pada era Reformasi dulu. Besarnya gerakan ini sulit diprediksi, tetapi berpotensi meredusir tingkat ketidakpercayaan publik,” ujarnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, putusan MK meningkatkan apatisme masyarakat terhadap masalah-masalah kebangsaan. Menurutnya, masyarakat mulai menggunakan istilah ‘sak karepmu’ untuk menggambarkan manuver-manuver politik elit saat ini.

“Situasi seperti ini berisiko. Ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi, dan dalam jangka panjang, merugikan bagi Indonesia,” ujarnya. Mu'ti berharap resistensi tidak semakin meluas dan berubah menjadi gerakan yang tidak terkendali.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto mengatakan, keputusan MK telah mengabaikan nilai-nilai demokrasi demi kepentingan politik jangka pendek. Keputusan ini berpotensi mempengaruhi pandangan positif publik terhadap integritas MK dan pemerintah