"Gambarnya harus di update. Karena itu Bappeda harus jadi koordinator harian agar koordinasi setiap hari berjalan baik,”

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Tim Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI bersama Kementerian terkait turun melakukan kunjungan lapangan pemantauan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK PPKT) tahun anggaran 2023 di Kota Parepare, Rabu (17/10/2023).

Tim mengunjungi dan memantau secara detail progres kegiatan DAK Tematik PPKT di beberapa lokasi di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, yakni di Jalan M Husain Subair dan pesisir Lumpue.

Hasilnya, tim mendorong percepatan progres kegiatan karena sudah memasuki triwulan akhir atau tersisa 75 hari lagi berakhirnya tahun anggaran 2023.

Baca Juga : Erna Rasyid Taufan Salurkan Paket Sembako kepada Warga Tolotang

Laras Primasari dari Bappenas memberikan berbagai catatan penting dan masukan kepada Pemerintah Kota Parepare, karena kegiatan 2023 ini menjadi penilaian dan evaluasi untuk kegiatan DAK sejenis selanjutnya.

Di antaranya yang menjadi catatannya,

progres kegiatan air minum yang disalurkan 25 persen penyerapan anggaran baru 23 persen. Kemudian perumahan dan permukiman penyaluran 25 persen penyerapan 0 persen. Dan sanitasi penyaluran 46 persen terserap 45 persen.

Baca Juga : Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata, Taufan Pawe Apresiasi Peran TNI Polri Amankan Pemilu

Parepare mendapatkan kegiatan DAK Tematik PPKT dari Pemerintah Pusat pada tahun ini senilai total Rp15 miliar ditambah Rp3 miliar dari Balai Perumahan.

Hanya 13 daerah di Indonesia yang mendapatkan DAK Tematik PPKT ini, termasuk Parepare. Di Sulsel hanya Parepare dan Makassar yang mendapatkan.

“Progresnya harus terus didorong. Perlu ada timeline per sektor. Harus terus koordinasi antar sektor. Gambarnya harus di update. Karena itu Bappeda harus jadi koordinator harian agar koordinasi setiap hari berjalan baik,” pinta Laras Primasari.

Baca Juga : Taufan Pawe Serahkan Insentif dan Bantuan Cadangan Beras Pemerintah

Saran lain dari tim adalah komitmen dari masing-masing instansi terkait, aktifkan dan perkuat Forum atau Pokja PKP, serta harus berinovasi untuk menyelesaikan kegiatan di waktu yang tersisa 75 hari lagi.

Tim dari pusat yang turun di antaranya dari Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan ditambah Balai PPW Sulawesi

Selatan dan Balai P2P Wilayah Sulawesi III.

Baca Juga : Jadi Irup Hari Kesadaran Nasional, Wali Kota Parepare Tekankan ASN Tingkatkan Layanan ke Masyarakat

Tim disambut dan didampingi oleh jajaran terkait Pemkot Parepare. Di antaranya Bappeda, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kantor Pertanahan ATR/BPN Parepare.

Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Parepare, Kadek Sroningsih mewakili Plt Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dan Andi Talhayanti merespons positif semua catatan dan masukan tim pusat untuk percepatan progres kegiatan.

“Bersama instansi terkait, kami siap melakukan percepatan progres kegiatan sesuai target yang diharapkan. Kami akan maksimalkan di waktu yang tersisa ini,” kata Andi Talhayanti.

Penulis : Hasrul Nawir