Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang tujuh tahun kepemimpinan Jokowi, Jaringan Aktivis Reformasi ’98 menggelar diskusi dan konsolidasi nasional mengkritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Rekomendasi konsolidasi nasional yang dijaring dari puluhan aktivis akan disampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi.

Penggagas Jaringan Aktivis Reformasi ’98 yang sekaligus menjadi Host dalam kegiatan ini, Aven Januar menyatakan, bahwa rekomendasi ini penting untuk mengawal bersama kepemimpinan Joko Widodo dalam masa jabatan yang tersisa kurang lebih 2,5 tahun.

“Kondisi Republik Indonesia saat ini sedang menuju masa transisi, dari pandemi menuju endemi, yang mana banyak prasyarat yang harus dipenuhi menuju berakhirnya pandemi. Yakni, persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” kata Aven Januar kepada media, Jumat (1/10/2021).

Pada kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasannya adalah Yordan M Batara Goa, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDI Perjuangan yang juga mantan Aktivis Reformasi 1998 dari elemen GMKI Surabaya.

Yordan memaparkan bahwa beban berat sejarah aktivis reformasi ’98 adalah mengawal serta mengkritisi setiap periode kepemimpinan presiden pascareformasi. Dibutuhkan energi yang besar bagi para aktivis untuk tetap terlibat dalam mengawal agenda reformasi menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik.

“Dalam konsolidasi nasional ini dibutuhkan pemikiran yang alternatif dan kritis, tapi tetap solutif bagi bangsa Indonesia. Aktivis ’98 memiliki daya kritis tersebut mengingat sejarah pergolakan di era penurunan Soeharto waktu itu yang menempa pemikiran kritis para aktivis,” tukasnya.

Iwan Dwi Laksono , Ketua Umum DPP Jaman yang juga mantan Ketua Umum LMND Pusat di era pasca reformasi memaparkan, bahwa saat ini Jokowi beserta jajarannya harus dengan cepat melakukan gerakan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa sektor ekonomi yang harus dibenahi adalah dukungan pusat pada sektor UMKM.

Selain itu, terkait krisis politik, Iwan berharap tidak ada lagi upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

“Salah satu amanat reformasi adalah mencegah terjadinya potensi kekuasaan yang semakin korup. Jokowi hari ini sudah baik, tapi jika diperpanjang masa jabatannya akan menimbulkan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi kembali,” tegas Iwan.

Anto Kusumayuda, Ketua Umum PPJNA 98 yang juga aktivis Pijar di era reformasi ’98 berpendapat saat ini Jokowi memiliki kepemimpinan yang baik, tetapi tidak didukung anggota kabinet yang mumpuni. Untuk itu, Jokowi harus mengganti menteri-menteri yang merupakan kepanjangtanganan oligarki orde baru.

“Jokowi harus mampu menggiatkan kembali para menterinya khususnya yang leading sektor ekonomi, dalam hal ini bisa mendukung perbaikan ekonomi nasional,” papar Anto.

Pada kesempatan yang terakhir, Henky Kurniadi, anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan memaparkan, bahwa aktivis ’98 harus fokus kembali dengan terlibat aktif dalam gerakan sektoral rakyat dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional Presiden Jokowi beserta jajarannya.

“Aktivis harus mulai terlibat dalam sektor Koperasi Rakyat dan UMKM, bahu membahu membantu rakyat yang kesulitan dalam membangun koperasi dan UMKM yang berkinerja baik. Catatan penting adalah saat krisis ekonomi 1998 yang paling survive adalah sektor UMKM,” tutur Henky Kurniadi.

Ketua Panitia Kegiatan Diskusi dan Konsolidasi Nasional Jaringan Aktivis Reformasi ’98, Aven Januar akan mendokumentasikan dan mengirim kepada Presiden Jokowi dengan tujuan menjadi masukan bagi agenda pemulihan ekonomi nasional.

“Hari ini, kegiatan ini telah diikuti 60 orang dari berbagai elemen aktivis dari berbagai kota. Ada dari Surabaya, Gresik, Malang, Sidoarjo, Bojonegoro dan Jember. Kegiatan ini akan rutin terselenggara setiap dua bulan sekali di Jatim,” pungkas Aven. (tok/ted)