Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Anggaran Pilkada 2024 di Gunungkidul membengkak sekitar Rp10 miliar. Pembengkakan salah satunya dikarenakan adanya kenaikan honor untuk tim adhoc.

Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan sudah ada pembahasan bersama dengan KPU dan Bawaslu tentang anggaran pilkada. Dia tidak menampik hasil kesepakatan akhir ada kenaikan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat kabupaten ini.

Menurut dia, pada awalnya anggaran yang disepakati hanya di kisaran Rp41 miliar. Namun, berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan ulang membengkak hingga menjadi Rp51,5 miliar.

Adapun rinciannya, alokasi sebesar Rp37,8 miliar untuk KPU. Sedangkan Rp10,8 miliar untuk pengawasan di bawaslu dan sisanya sebesar Rp2,9 untuk pengamanan selama penyelenggaraan. “Sudah diproyeksikan dan alokasinya sekitar Rp51,5 miliar,” kata Putro, Selasa (17/10/2023).

BACA JUGA: Anggaran Pilkada 2024 di Gunungkidul Disetujui Rp37,8 miliar

Rencananya pagu anggaran pilkada akan diberikan dalam bentuk hibah. Meski demikian, untuk penyaluran masih menunggu penandatanganan Berita Acara (BA) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Untuk anggaran sudah dialokasikan mulai tahun ini dan tertuang di APBD 2024,” katanya.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, anggaran untuk penyelenggaraan sudah mengerucut dan tinggal menunggu penandatangan NPHD dengan Pemkab Gunungkidul. Ia tidak menampik ada kenaikan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada.

Menurut dia, pada awalnya anggaran untuk KPU hanya dipatok Rp32 miliar. Namun, setelah dilakukan pembahasan ulang ada kenaikan signifikan sebesar Rp37,8 milar.

Meski tidak mengungkapkan secara rinci, Hani mengakui kenaikan salah satunya disebabkan adanya peningkatan untuk membayar honor tim adhok mulai dari PPK, PPS hingga KPPS. “Ada penyesuaian dan tidak mungkin sama dengan penyelenggaraan di pilkada 2020,” katanya.

Ketua Bawaslu Gunungkidul, Andang Nugroho saat dikonfirmasi tentang anggaran pengawasan pilkada belum mengaku alokasi masih dalam pembahasan. Meski demikian, ia tidak menampik dalam pembahasan terakhir dengan pemkab mengusulkan tambahan. “Kami usul adanya penambahan karena ada beberapa item kegiatan yang belum dialokasikan sehingga harus dimasukan ulang,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News