PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga menggunakan uang hasil korupsi untuk keperluan pribadi.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwati menyebut uang hasil korupsi yang ditaksir mencapai Rp13,9 miliar itu diduga digunakan untuk membayar cicilan mobil mewah hingga perawatan wajah anggota keluarga.

"Penggunaan uang oleh SYL (Syahrul Yasin Limpo) yang juga diketahui oleh KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SYL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya miliaran rupiah," ujar Alex dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Baca Juga: Firli Bahuri Diduga Peras Syahrul Yasin Limpo, KPK Tak Mau Berandai-andai

Selain itu, uang lainnya yang bernilai miliaran rupiah diduga digunakan Syahrul bersama Kasdi Subagyono, Muhammad Hatta dan sejumlah pejabat Kementerian Pertanian untuk berangkat umrah ke Makkah, Arab Saudi.

Adapun dalam kasus tersebut, Syahrul memerintahkan KS dan MH untuk melakukan penarikan uang dari unit eselon I dan eselon II. Penyerahan uang tersebut berbentuk tunai, transfer bank, maupun pemberian dalam bentuk barang atau jasa.

"KS dan MH selalu aktif menyampaikan perintah SYL dimaksud dalam setiap forum pertemuan, baik formal maupun informal, di lingkungan Kementerian Pertanian," katanya.

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Surati KPK untuk Ajukan Supervisi Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo

Uang tersebut di antaranya bersumber dari mark up realisasi anggaran Kementerian Pertanian, termasuk permintaan uang kepada para vendor proyek di Kementerian Pertanian.

KPK membeberkan, uang hasil korupsi Syahrul yang bernilai miliaran rupiah juga diduga mengalir ke Partai Nasdem.

"Ditemukan juga aliran penggunaan uang, sebagaimana perintah SYL, yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem," tutur dia.

Kendati demikian, KPK belum mengungkapkan lebih lanjut perihal nominal jumlah uang yang mengalir ke partai tersebut.***