14 Oktober 2023 07:45 WIB

AHY menegaskan bahwa persoalan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers secara virtual (Tangkapan Layar YouTube Agus Yudhoyono)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ada dorongan dari para ketua partai politik pendukung Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk masuk dalam jajaran kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Memang ada pemikiran, ada pandangan dari para pimpinan partai politik KIM, yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini, ada Gerindra, Golkar, PAN, bahwa ada baiknya kalau Partai Demokrat yang kini sudah bergabung dalam KIM, bergabung dengan koalisi pemerintahan," kata AHY dalam pidato di rapat pleno pengurua pusat Partai Demokrat, Jumat (14/10/2023).

Ia tidak menjelaskan apakah dirinya menerima atau menolak dorongan tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa persoalan menteri di kabinet merupakan hak prerogratif presiden.

Jokowi Tanya Kenapa Batas Usia Capres 40 Tahun, Yusril Beri Jawaban Ini

"Kita ini mengerti etika dan juga mengerti aturan. Kalau urusan bicara kabinet, koalisi pemerintahan, ya tentu semua itu menjadi hak prerogatif dari presiden," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pertemuan antara Jokowi dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu tidak ada pembicaraan terkait Partai Demokrat masuk kabinet.

"Yang pasti tidak benar, saya ulangi, yang pasti tidak benar, kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling, bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri," pungkasnya.