"Pencapaian SDGs memerlukan lingkungan yang kondusif karena tidak ada pembangunan tanpa perdamaian, dan tidak ada perdamaian tanpa pembangunan," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Hal itu disampaikan-nya saat menghadiri G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) Ke-9 di New Delhi, India, Jumat, yang dibuka oleh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Sebab, kata dia, pencapaian SDGs sejauh ini dipengaruhi oleh tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di berbagai bidang. Misalnya, kondisi perang, meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan pemulihan yang tidak merata.

Dia juga menilai lambatnya kemajuan SDGs berakar pada tatanan global yang tidak adil. Untuk itu, Puan mengajak negara-negara anggota P20 untuk melakukan tindakan intervensi guna mencapai target SDGs, termasuk dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih inklusif.

"Selain itu, kita juga perlu memperbarui lembaga-lembaga multilateral berdasarkan realitas ekonomi dan politik abad ke-21," ujarnya.

"Yang pertama dan terpenting, bagi Parlemen untuk meninjau ulang apakah peraturan perundang-undangan dan pembuatan anggaran negara sejalan dengan percepatan SDGs," tuturnya.

Dia menambahkan penting pula peran parlemen untuk memastikan akuntabilitas implementasi SDGs oleh Pemerintah, termasuk memastikan bahwa usulan stimulus SDGs global sebesar 500 miliar dolar AS per tahun menjadi kenyataan.

"Parlemen negara-negara maju diharapkan dapat membujuk Pemerintahnya untuk memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap stimulus SDGs ini," ucap dia.

Lebih lanjut, DPR RI mengajak negara-negara dunia untuk memprioritaskan target mana yang paling penting bagi bangsanya sesuai dengan kondisinya masing-masing.

"Bagi kebanyakan orang di dunia, target-target yang berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan dan kesehatan lebih penting dibandingkan tujuan-tujuan lainnya," katanya.

Lebih lanjut, Puan mengajak P20 untuk memanfaatkan teknologi digital serta menggalakkan energi terbarukan yang akan mendukung proses percepatan SDGs.

"Energi terbarukan dapat berperan ganda. Hal ini dapat mengurangi emisi dan pada saat yang sama menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, kita harus membantu negara-negara berkembang untuk mengamankan akses terhadap teknologi dan pendanaan yang ramah lingkungan," papar dia.

Dalam forum multilateral itu, Puan hadir didampingi oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Anggota Komisi V DPR RI Irine Yosiana Roba Putri, Duta Besar Indonesia untuk India Ina Krisnamurthi, dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023