JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) PDI-P Ganjar Pranowo berpandangan, pemerintah Indonesia memiliki semacam indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja menteri di kabinet.

Dia mengusulkan, KPI ini langsung dikontrol oleh publik. Namun, Ganjar tak menjelaskan lebih detail terkait mekanisme dan pengaturan terhadap KPI menteri tersebut.

"Kita tawarkan kepada publik, sehingga kalau kita bicara KPI kabinet, maka kabinet yang akan duduk akan dinilai oleh masyarakat," kata Ganjar ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Belum Bergabung Tim Pemenangan Ganjar, Gibran: Saya Minta Waktu untuk Konsultasi Dulu dengan Keluarga

Ganjar menjelaskan, indikator kinerja itu akan diukur dari kesuksesan seorang menteri memimpin kementeriannya.

Menurut dia, KPI ini menjadi penting bagi sosok yang akan menjabat menteri di kemudian hari untuk memotivasi diri dalam bekerja.

"Itu akan menjadikan achievement motivation kepada setiap menteri untuk dia mencapai target-targetnya karena publik mengontrol saya kira menjadi fair," imbuh dia.

Baca juga: Ketika Restu Jokowi Antarkan Andi Widjajanto Gabung TPN Ganjar...

Adapun Ganjar tak membeberkan alasannya mengusulkan KPI menteri lantaran melihat beberapa waktu terakhir menteri di kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin banyak tersangkut kasus hukum.

Terkini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan.

Selain dugaan pemerasan dalam jabatan, KPK juga menjerat Syahrul bersama dua anak buahnya dengan dugaan penerimaan gratifikasi.

Adapun dua anak buah Syahrul itu adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Sekjen Kementan) Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.