RILISID, Jakarta — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera mengambil langkah politik dan diplomatik dalam menghentikan perang yang saat ini masih berlangsung antara Palestina dan Israel. Pasalnya, perang antara kedua negara tersebut telah menewaskan ribuan masyarakat sipil dan mengakibatkan banyak kerusakan.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam konferensi pers terkait kondisi terkini Palestina-Israel yang eskalasi konfliknya makin besar, di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Ketua PP Muhammadiyah Syafiq A Mughni.

"Mendesak kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk segera mengambil langkah politik dan diplomatik dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya Israel-Palestina untuk menghentikan perang, melakukan gencatan senjata, dan melakukan perundingan damai," kata Abdul Mu'ti.

Muhammadiyah, kata Abdul Mu'ti merasa prihatin dan menyampaikan duka mendalam atas ribuan masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang tersebut.

Abdul Mu'ti juga mengimbau kepada umat Islam untuk memanjatkan doa serta salat ghaib bagi kaum muslimin yang menjadi korban perang. Ia juga meminta pemerintah Indonesia lebih proaktif serta memperkuat langkah-langkah maju yang telah dilakukan selama ini dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Sementara, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir berharap agar PBB bisa mencari solusi dan akar masalahnya untuk menghentikan perang.

"Di era yang 78 tahun ini dan negara-negara maju semua selalu menyuarakan perdamaian, dunia tanpa kekerasan, kesadaran HAM, apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi?" kata Haedar.

Ia juga menyerukan agar Israel tidak memanfaatkan perang untuk terus melakukan aneksasi dan agresi terhadap wilayah dan bangsa Palestina demi tegaknya perdamaian di kawasan yang penuh gejolak tersebut.

"Kesimpulan kami sebenarnya peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian HAM dan demokrasi di tatanan global ini sudah di lorong gelap atau lorong buntu dari peradaban modern," tandasnya. (*)