Sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Papua, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang berkomitmen mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, sosial, dan ekonomi, serta melakukan pendekatan kultural.

Untuk mengimplementasikan RIPPP tersebut, maka para pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah-langkah yang konkret, tidak hanya sekedar wacana.

“Ini kan untuk bersama, untuk kebaikan Papua, untuk kesejahteraan Papua. Perlu dirumuskan langkah-langkah yang konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, dalam keterangannya, Selasa (10/10)

Menurut wapres, dalam mengimplementasikan upaya-upaya yang dipersiapkan dalam menjaga keamanan di Papua, salah satunya perlu didukung dengan kegiatan dialog yang sifatnya membangun dan memacu keamanan di Papua.

“Langkah-langkah yang telah dirancang perlu didukung oleh dialog-dialog yang konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, wapres meyakini masyarakat Papua lebih mengenal karakteristiknya sendiri, sehingga solusi permasalahan keamanan di Papua dapat dirumuskan melalui dialog dan diskusi yang dapat mengurai permasalahan yang terjadi.

“Saya ingin bahwa memang solusi itu adanya dari Papua sendiri. Saya kira orang Papua lebih tahu bagaimana menyelesaikannya, untuk masalah keamanan ini,” tutur Wapres.

“Kita harus bisa merumuskan dan mencari solusinya,” imbuhnya.