Jabarekspres.com, BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menerima audiensi dari para penggarap eks PTPN 11 Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk yang bersengketa dengan PT Bahana Sukma Sejahtera (BSS).

Dalam audiensi itu, Rudy Susmanto menyebut ada sebanyak 40 penggarap yang merasa dirugi oleh dengan adanya aktivitas cut and fill.

“Bapak dan ibu mewakili kurang lebih 35 sampai 40 penggarap yang ada di SHGB 6 (Sertifikat Hak Guna Bangunan). Di atas lahan tersebut, jauh sebelum HGB ini terbit, terbitnya 97, dan sebelum terbit bapak dan ibu sudah menggarap, bahkan ada masyarakat yang tinggal di atas lahan tersebut, kurang lebih 5 sampai 7 Keluarga,” ujar Rudy Susmanto kepada media, Selasa (10/10).

BACA JUGA: Gencarkan Patroli, Tim Tangkas Kota Bogor Eksekusi PKL dan Parkir Liar di Pedestrian

Rudy Susmanto menambahkan, bahwa ada sejumlah permasalahan antara penggarap dengan PT BSS yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah.

“Salah satunya pada saat bapak dan ibu sudah menanam atau berwirausaha sekian tahun di lahan tersebut, hari ini yang dinyatakan sebagai pemilik HGB nya (PT BSS), mengirim beberapa orang bukan untuk duduk bersama mediasi dan musyawarah, langsung beberapa lahan pertanian di bongkar,” imbuhnya.

“Tentunya pertemuan hari ini saya sudah mendapatkan informasi cukup lengkap,” sambungnya.

Audiensi itu, diharapkan bisa menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan pada tahan HGB 6 yang dimiliki PT BSS tersebut.

Rudy berjanji akan mengawal permasalahan tersebut hingga tuntas. DPRD, lanjut dia, akan segera mengundang Dinas terkait untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan tahan.

“Saya mohon izin, untuk mengundang bapak dan ibu bertemu dengan Dinas terkait sekaligus kita undang PT BSS nya. Kami dari DPRD Kabupaten Bogor akan mendorong bersama dalam waktu dekat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Rudy m menyampaikan per hari ini, dirinya akan langsung berkomunikasi dengan tim reformasi agraria Kabupaten Bogor untuk tindaklanjuti hasil audiensi.

“Hari ini kita akan komunikasikan dengan tim reformasi agraria Kabupaten Bogor. Sekali lagi, kami akan undang bapak dan ibu dengan Dinas teknis yang mengatasi permasalahan tersebut. PT BSS juga harus hadir,” pungkasnya.