Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, meminta pemerintah menghidupkan kembali mata pelajaran pendidikan moral Pancasila (PMP) menyusul maraknya kasus perundungan (bullying) dan kekerasan di sekolah. Ia harap PMP kembali diajarkan sejak sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Ia mendorong demikian lantaran bullying terjadi karena minimnya pendidikan moral di sekolah. Sementara itu, mata pejalaran PMP diklaim dapat meningkatkan akhlak dan budi pekerti.

"Menurut saya, kondisi ini sudah darurat moral, bukan lagi krisis moral," ujarnya dalam keterangannya. "Pendidikan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menolong orang lain itu, kan, tidak ada pendidikannya."

Dede Yusuf juga mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) di sekolah, yang beranggotakan guru, orang tua, dan babinsa/bhabinkamtibmas. Satgas bertugas mengantisipasi terjadinya perundungan dan kekerasan melalui diseminasi pendidikan karakter.

"Satgas ini sangat penting untuk menanamkan pendidikan karakter yang dibutuhkan bagi anak-anak dalam menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Karena Satgas ini melibatkan seluruh aspek masyarakat dan penegak hukum untuk mengawasi, mendidik, dan membina anak," tuturnya.

Politikus Partai Demokrat optimistis kehadiran satgas dapat meredam kenakalan anak-anak, utamanya di luar lingkungan sekolah. Masuk geng motor, misalnya.

"Anak-anak yang ikut-ikutan masuk atau membuat geng-geng, seperti geng motor, juga cukup mengkhawatirkan karena sering bertindak melawan hukum. Satgas ini juga bisa mengantisipasi hal itu," katanya.

Lebih jauh, Dede Yusuf berpendapat, siswa tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas kenalakan yang dilakukannya buntut kemorosotan moral. Dalihnya, saat ini memasuki era media sosial.