GELORA.CO  - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tampaknya harus kembali gigit jari, karena niatnya untuk bertemu Presiden Jokowi belum bisa kesampaian.

Awalnya, politikus Partai Nasdem tersebut meminta pertemuan empat mata dengan Jokowi pada Rabu (4/10) malam, setelah dirinya tiba di Tanah Air. Namun, pada hari itu, Jokowi sudah mempunyai agenda lain.

Syahrul yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kemudian meminta waktu Jokowi pada hari Jumat (6/10/2023).

Namun, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, belum ada jadwal persamuhan antara SYL dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Sampai saat ini belum ada jadwal dalam agenda bapak presiden hari ini untuk menerima Bapak Syarul Yasin Limpo," kata Ari Dwipayana.

Sehari sebelumnya, Kamis (5/10), Syahrul Yasin Limpo menyatakan sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai menteri pertanian untuk disetujui Jokowi.

Warkat tersebut diakui telah diterima dan dilaporkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno kepada presiden.

Persoalan harga diri

Syahrul Yasin Limpo mengatakan dirinya sudah yakin mengundurkan diri dari kabinet Jokowi karena persoalan harga diri.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, harga dirinya jauh lebih tinggi ketimbang jabatan sebagai menteri.

Persoalan harga diri ini mencuat setelah ia sempat dinyatakan hilang kontak ketika melawat ke Roma, Italia, pekan lalu. Pada waktu bersamaan, beredar kabar SYL dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK. Kabar itu sendiri dungkap Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

"Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat atau jabatan," kata Syahrul ketika menyampaikan surat pengunduran diri ke Mensesneg Pratikno.

Ia memutuskan mundur sebagai menteri karena tengah mengikuti proses hukum. Tapi, ia berharap publik tak keburu menstigmatisasi dirinya.

"Saya berharap jangan ada stigma dan persepsi yang menghakimi terlebih dahulu. Biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi," terangnya.

Perintah Surya Paloh

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Surya Paloh mengakui, dirinyalah yang meminta SYL mengundurkan diri dari kabinet Jokowi.

"Ini yang paling penting yang saudara ketahui, NasDem tetap pada komitmen, ada permasalahan, jangan lari dari masalah, hadapi masalah," kata Surya Paloh.

Surya menegaskan, NasDem tetap ingin mengedepankan semangat pemberantasan korupsi.

"Kami ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan, selalu ke depan dalam upaya pemberantasan korupsi, agar diri kita bisa lebih baik," tuturnya.

Kode keras Jokowi

Skandal korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ikut dibumbui perseteruan politik antara Jokowi dengan Partai Nasdem.

Tak hanya itu, SYL yang disebut sudah jadi tersangka kasus rasuah, menjadi kode keras Presiden Jokowi untuk 'bersih-bersih' kabinet dari Partai Nasdem. Setidaknya, itulah yang menjadi penilaian Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis.

Agung menilai, isu perombakan kabinet yang semakin kencang tatkala Mentan Syahrul Yasin Limpo terseret korupsi adalah indikasi kuat Jokowi hendak mendepak Partai Nasdem dari lingkaran kekuasaan.

"Kasus ini seolah memberi petunjuk bahwa Jokowi ingin 'mendepak' NasDem dari Istana," kata Agung Baskoro kepada Suara.com.

Ia mengambil contoh kasus yang menurutnya serupa, yakni eks Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.

Johnny, sambung Agung, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi persis setelah Partai Nasdem secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024.

Tanda-tanda rencana Jokowi ini juga terlihat saat Budi Arie Setiadi, yang berasal dari Ketua Projo, ditunjuk menggantikan Johnny G Plate.

"Jika benar SYL di-reshuffle dan posisinya digantikan bukan oleh kader NasDem, semakin jelas arah kebijakan Presiden Jokowi," tegas Agung.