Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Jember, Jawa Timur, meminta Bupati Hendy Siswanto agar segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong di tubuh pemerintah daerah dengan pejabat definitif.

Saat ini ada belasan jabatan eselon II kosong yang masih diisi pejabat pelaksana tugas. “Ini menyebabkan ketegasan rentang kendali masih belum bisa dilaksanakan maksimal,” kata David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Nasdem, dalam sidang paripurna pembacaan pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2021, di gedung DPRD Jember, Sabtu (9/10/2021).

Nasdem berharap aparatur sipil negara yang merasa memiliki kemampuan dan kompetensi serta sudah memenuhi syarat teknis untuk menduduki posisi tertentu di eselon II, agar segera mendaftarkan diri dalam lelang jabatan terbuka.

David juga meminta bupati agar segera  mengisi pos jabatan eselon III dan IV yang masih kosong atau rangkap. “Ini merupakan kesempatan bagi bupati dan wakil bupati untuk mengapresiasi mereka yang pernah turut berjuang dengan mekanisme yang benar dan profesional, sehingga kita mampu mengejar ketertinggalan kita yang sudah lima tahun stagnan,” katanya.

“Akhir tahun 2021 ini juga kesempatan bupati dan wakil bupati membersihkan sampah warisan  masa lalu yang selalu merecoki dan menghambat program kerja yang sudah ditunggu 2,6 juta rakyat Jember,” kata David.

Sementara Imron Baihaqi, juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengaperesiasi positif langkah-langkah cepat bupati dan wakil bupati dalam mereformasi birokrasi. “Sehingga ke depan abdi rakyat ini mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pelayan rakyat dengan baik, cepat, efisien dan tepat sasaran,” katanya.

Fraksi PPP berharap Pemkab Jember bekerja seefisien dalam melaksanakan Perubahan APBD 2021 berdasarkan kebutuhan yang mendesak. “Kami juga menyakini kemampuan bupati bisa mencari solusi dengan melakukan terobosan-terobosan dan mencari peluang-peluang baru anggaran yang halal dengan prosedur benar, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Imron. [wir/ted]