FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai NasDem tak mempermasalahkan, jika nantinya kader Partai Demokrat mendapatkan jatah menteri dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (2/10).

"Enggak masalah (Demokrat dapat kursi menteri) siapa aja boleh, sesuai keinginan bapak Presiden," kata Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Rabu (4/10).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, kocok ulang Kabinet Indonesia Maju lebih baik dilakukan secara cepat. Sebab, kini ada menteri yang sedang terlibat masalah hukum. Namun, ia tak menyebutkan secara detail nama menterinya tersebut.

"Lebih cepat lebih baik untuk reshuffle bagi menteri yang terkena masalah hukum," tegasnya.

Ia menyebut, perombakan jajaran pembantu Presiden merupakan sepenuhnya hak prerogatif dari seorang Kepala Negara.

"Kita dukung penuh bapak Presiden karena beliau punya hak prerogatif kapan aja mengganti pembantunya, sekalipun tidak ada masalah hukum atau kinerja yang kurang bagus," ungkap Sahroni.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui melakukan pertemuan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10). Jokowi mengaku pembicaraannya dengan SBY salah satunya soal politik 2024.

"Hari Senin ya, Senin sore. Bertemu hampir satu jam. Ya silaturahmi berbincang-bincang terutama mengenai 2024, yang dibicarakan apa? Rahasia," ucap Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Jokowi pun enggan menjawab apakah Partai Demokrat diajak bergabung ke dalam Kabinet Indonesia Maju, untuk mengisi salah satu pos kementerian. "Rahasia," pungkas Jokowi.

Tak dipungkiri, pertemuan itu dipersepsikan isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Hal ini juga seiring kabar Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi. (jpg/fajar)