Hal tersebut pun diaminkan Jaksa Agung, ST Burhanudin. Oleh karena itu, Kejagung menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kembali kerugian negara yang timbul.

Pada kesempatan sama Kepala BPKP, M. Yusuf Ateh, menyampaikan, auditornya telah mengaudit keempat BUMN tersebut dengan mengambil 10% sebagai sampel. Alhasil, sebesar Rp1,2 triliun dana pensiun pegawai diinvestasikan dan diduga tanpa tata kelola yang baik.

"Empat dari dua [BUMN] terindikasi fraud," ucapnya.