Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, Badrut Tamam menyampaikan 4 (empat) poin pokok kebijakan fiskal yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat, khususnya pada 2022 mendatang.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna tentang Penjelasan Bupati Mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Jl Kabupaten 107, Senin (11/10/2021) kemarin.

Raperda tersebut merupakan rencana keuangan tahunan yang menggambarkan kebijakan di bidang penerimaan belanja dan pembiayaan keuangan, serta sebagai instrumen kebijakan dan distribusi anggaran dalam rangka menjaga konsistensi program pemerintah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2018/2023.

“Penyusunan Raperda tentang APBD Tahun 2022, berpedoman pada Permendagri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman menyusun APBD tahun 2022 dan tetap mengacu pada program rencana kerja pemerintah tahun 2022,” kata Bupati Badrut Tamam.

Tidak hanya itu, rencana kerja program pemerintah Tahun 2022 yang mengusung tema ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’,juga dinilai selaras dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Berdasar tema tersebut, terdapat empat poin pokok kebijakan fiskal yang menjadi priorotas pemerintah. “Pertama pemantapan pemulihan ekonomi dengam tetap memperhatikan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

“Kedua program perlindungan sosial yang memperkuat pondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan ketentraman, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dalam dunia usaha agar mampu bangkit kembali, lebih kuat dan berdaya tahan,” imbuhnya.

Termasuk juga pada poin ketiga dan empat yang juga menitikberatkan pada aspek kemandirian di sektor ekonomi dan pengembangan. “Ketiga mendukung peningkatan daya saing dan produktifitas. Keempat optimalisasi pendapatan dan penguatan belanja yang lebih baik serta inovasi pembiayaan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menegaskan APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah yang membuat skala prioritas pembangunan. “Target yang akan dicapai melalui pelaksanaan belanja daerah harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia,” tegasnya.

“Kesesuaian itu meliputi banyak hal, baik yang didapat dari skema transfer maupun yang bersumber dari pajak daerah dan distribusi daerah,” pungkasnya. [pin/ted]