Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 80 orang tenaga pemandu wisata di Kabupaten Mojokerto menerima sertifikat dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora). Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan ini, dibuka Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati.

“Sertifikasi diikuti 80 orang pemandu wisata yakni 40 pemandu wisata umum, 20 pemandu pendakian dan 20 lagi pemandu wisata air,” ungkap Kepala Disparpora Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo di salah satu hotel di kawasan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Selasa (12/10/2021).

Sementara itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati pada arahannya, memotivasi para peserta agar betul-betul mengikuti sertifikasi ini dengan maksimal. Mengingat kesempatan emas tersebut, tidak diberikan ke sembarangan orang. Namun diberikan kepada yang dinilai berkompeten dan memenuhi standar, diberikan fasilitas untuk memaksimalkan kemampuanya dalam sertifikasi ini.

“Tidak banyak yang mendapat kesempatan ini. Ikuti betul-betul sertifikasinya, laksanakan ujian, dan pulang menjadi pemandu wisata yang andal. Pemandu wisata harus ramah, humble, harus tahu tipe wisatawan yang datang kebutuhannya seperti apa. Karena ada tipe wisatawan yang tidak ingin disambut berlebihan. Pemandu wisata juga harus memiliki wawasan yang luas dan menguasai bidangnya. Jadi, galilah ilmu sedalam-dalamnya di bidang ini,” pesannya.

Terkait pandemi Covid-19, Bupati yang juga Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Mojokerto mengakui jika pariwisata adalah salah satu dari sekian sektor yang terhantam keras oleh pandemi. Saat objek wisata ditutup karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah Daerah (Pemda) berusaha keras memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak. Namun apabila nanti objek wisata diizinkan buka kembali, Bupati akan mematok cakupan vaksinasi harus tercapai minimal 70 persen dan 100 persen untuk daerah khusus wisata. Seperti wisata di wilayah Kecamatan Trawas, Pacet dan Trowulan.

“Pariwisata adalah salah satu yang paling terimbas pandemi Covid-19. Sesuai Imendagri, level kita masih 3 untuk PPKM. Namun dalam Imendagri tersebut, terdapat pelonggaran-pelonggaran yang diberikan. Meski kasus covid melandai, kenapa saat ini Jawa-Bali belum melakukan pelonggaran secara total dan seluas-luasnya? Itu karena tidak ada yang bisa memprediksi gelombang baru Covid-19,” tuturnya.

Jika dilonggarkan sepenuhnya, lanjut Bupati, orang-orang bakal melakukan mobilitas yang tinggi. Persebaran virus juga akan susah dikendalikan, apalagi cakupan vaksinasi di Kabupaten Mojokerto saat ini masih 65 persen, padahal target minimal harus 70 persen dan wisata di tiga kecamatan tersebut diharapkan cakupannya harus 100 persen.

“Saya tidak ingin keselamatan warga saya terancam karena diserbu wisatawan dari berbagai daerah jika sekat pelonggaran dibuka seluruhnya,” tegasnya. [tin/suf]