Sabtu, 30 September 2023 – 18:04 WIB

acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Angkatan II. Foto: dok Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan menutup acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Angkatan II di Hotel Zuri, Palembang, Kamis (28/09).

Turut hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Muhammad Senen Har, S.IP., M.Si.

Kurniawan mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan program yang sangat ditunggu-tunggu dan penting untuk diikuti karena akan memberi dampak yang luas terhadap kapasitas kepala desa dan perangkat desa.

“Program P3PD yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini sangat baik tentunya bagi perbaikan tata kelola Pemerintahan Desa, karena tidak hanya menyentuh unsur Kepala Desa, tetapi juga Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD bahkan Ketua TP-PKK dilibatkan dalam peningkatan kapasitas.

Hal ini akan menambah sinergitas antar unsur di tingkat pemerintahan Desa” ucap Kurniawan.

Pelatihan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memasuki tahap kedua dan diselenggarakan secara serentak pada 33 Provinsi di Indonesia.

Sebelumnya, pembukaan pelatihan tahap kedua Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) digelar terpusat di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (26/9) dan secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA.

Dalam sambutannya, Eko menyampaikan bahwa Desa menjadi dasar pembangunan di Desa, sehingga komitmen dari seluruh Aparatur Pemerintah Desa merupakan sebuah kewajiban untuk membangun Desa menjadi lebih baik.

Program P3PD yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini sangat baik bagi perbaikan tata kelola pemerintahan desa.

-