Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (Cak Fauzi) menginisiasi program pemerataan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Program ini merupakan salah satu upaya menyejahterakan masyarakat di kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini.

Menurutnya, program ini juga menjadi salah satu program pendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Fauzi turut menggagas program pelayanan kesehatan gratis dan asuransi bagi pekerja rentan seperti tukang becak dan ojek.

Fauzi mengungkapkan sedikitnya ada 5.000 rumah tidak layak huni dibangun di Kabupaten Sumenep sepanjang tahun 2023. Hal ini dilakukan demi membantu masyarakat agar semakin hidup layak.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jumlah 5.000 rumah tidak layak huni ini berdasarkan alokasi tambahan sebanyak 2.000 unit," kata Cak Fauzi dalam keterangan tertulis, Minggu (1/10/2023).

Ia menjelaskan program yang disalurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan itu ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Termasuk mereka yang belum memiliki rumah layak huni.

Di kesempatan terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sumenep Indra Wahyudi mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) itu merupakan program berkelanjutan yang telah dimulai sejak 2021.

Adapun nilai bantuannya sebesar Rp 20 juta dengan rincian bahan material bangunan sebesar Rp 17,5 juta, sementara Rp 2,5 juta sisanya untuk pembayaran tukang.

Indra mengungkapkan total jumlah rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran bantuan program BSPS telah mencapai 7.000 unit. Jumlah ini terdiri dari 500 rumah pada tahun 2021, 1.500 unit pada 2022, dan pada tahun ini mencapai 5.000 unit.