FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendadak menjadi buah bibir di meja-meja perkopian belakangan ini.

Bagaimana tidak, mantan Gubernur Sulsel dua periode itu diduga terlibat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut, Caleg PDIP Ferdinand Hutahaean mengatakan, kasus tersebut akan menarik jika yang diperiksa soal Food Estate.

"Menarik nih jika kasus yang diperiksa adalah soal Food Estate dibawah Kementan," ujar Ferdinand dalam cuitan twitternya (29/9/2023).

Blak-blakan, Ferdinand menyebut, program yang gagal total di Kalimantan Tengah (Kalteng) itu harus diusut dugaan korupsinya.

"Menariknya apa? Program Food Estate di Kalteng oleh Menhan juga harus diusut dugaan korupsinya," Ferdinand menuturkan.

Bukan hanya SYL, Ferdinand juga menyeret nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam kasus tersebut.

"Ayo dong KPK RI coba ngopi dulu dengan pak Prabowo," kuncinya.

Seperti diketahui, Proyek food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk mencegah ancaman krisis pangan. 

Hanya saja, dalam proses pembangunannya proyeknya, tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan.

Bahkan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa proyek food estate yang saat ini dikerjakan pemerintah merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.

Hal itu diungkapkan Hasto ketika dimintai tanggapan soal dugaan aliran dana kejahatan lingkungan sedikitnya Rp 1 triliun masuk ke partai politik untuk pembiayaan Pemilu 2024.

Ditegaskan Hasto, politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi.

Pada proyek tersebut, Presiden Jokowi menugaskan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo, menjadi leading sector.

Selain itu, Jokowi juga menugasi Kementerian Pertahanan, di bawah kendali Prabowo Subianto, menjadi back-up dan fokus mengurusi lahan singkong.

Proyek food estate dianggap gagal, bahkan DPR pernah menyebutnya kacau balau.

Mengacu Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program food estate menjadi proyek prioritas strategis.

Sejumlah provinsi dijadikan sebagai sentra produksi pangan ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Selatan.

Namun, dalam perkembangannya, program tersebut justru gagal dalam upaya menjadi lumbung pangan.

(Muhsin/fajar)