Syafira | Jum'at, 29/09/2023 14:05 WIB

Sidang Majelis Rakyat Tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea di Aula Majelis Mansudae, di Pyongyang, Korea Utara, 28 September 2023. Foto: KCNA via Reuters

SEOUL - Korea Utara mengadopsi amandemen konstitusi untuk memperkuat kebijakannya mengenai kekuatan nuklir, media pemerintah melaporkan pada hari Kamis, ketika pemimpin negara itu berjanji untuk mempercepat produksi senjata nuklir untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai provokasi Amerika.

Majelis Rakyat Tertinggi dengan suara bulat mengadopsi revisi yang menyatakan Korea Utara "mengembangkan senjata nuklir tingkat tinggi untuk menjamin" "hak untuk hidup" dan untuk "mencegah perang", kantor berita KCNA melaporkan, setelah kesimpulan pertemuan dua hari pada hari Rabu. parlemen Korea Utara yang menyetujui hal tersebut.

“Kebijakan pembangunan kekuatan nuklir DPRK telah dijadikan permanen sebagai hukum dasar negara, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun,” kata pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, di depan parlemen. DPRK adalah inisial nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.

Kim kemudian menekankan "perlunya mendorong upaya untuk meningkatkan produksi senjata nuklir secara eksponensial dan mendiversifikasi sarana serangan nuklir serta mengerahkannya dalam berbagai layanan."

Dan dia mengatakan latihan militer AS dan penempatan aset-aset strategis di wilayah tersebut merupakan provokasi ekstrem.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan revisi konstitusi tersebut menunjukkan “keinginan kuat” Pyongyang untuk tidak meninggalkan program nuklirnya.

“Kami sekali lagi menekankan bahwa Korea Utara akan menghadapi akhir dari rezimnya jika mereka menggunakan senjata nuklir,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan: "Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dan keselamatan negara kita dan komunitas internasional, dan tidak dapat ditoleransi."

Amandemen tersebut dilakukan setahun setelah Korea Utara secara resmi menetapkan dalam undang-undang hak untuk menggunakan serangan nuklir preventif untuk melindungi diri mereka sendiri, sebuah langkah yang menurut Kim akan membuat status nuklir negara tersebut “tidak dapat diubah”.

Kim mendesak para pejabat untuk lebih meningkatkan solidaritas dengan negara-negara yang menentang Amerika Serikat, dan mengecam kerja sama trilateral antara AS, Korea Selatan, dan Jepang sebagai “NATO versi Asia.”

“Ini hanyalah ancaman aktual yang paling buruk, bukan ancaman retorika atau entitas khayalan,” ujarnya.

Kim kembali ke negaranya pekan lalu dari perjalanan ke Rusia, di mana ia dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi.

Para pejabat AS dan Korea Selatan telah menyatakan kekhawatirannya bahwa Pyongyang mungkin sedang mencari bantuan teknologi untuk program nuklir dan rudalnya, sementara Moskow mencoba memperoleh amunisi dari Korea Utara untuk menambah persediaannya yang semakin menipis untuk perang di Ukraina.

Para analis mengatakan bahwa memasukkan kebijakan nuklir ke dalam konstitusi adalah sebuah langkah simbolis, menyatakan niat Korea Utara untuk memiliki kekuatan nuklir permanen yang tidak akan dinegosiasikan.

“Perang Dingin baru di kawasan Asia Timur Laut dan ketegangan militer di Semenanjung Korea akan meningkat,” kata Yang Moo-jin, profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

Pada hari Selasa, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memperingatkan Pyongyang akan “respon yang luar biasa” jika negara tersebut menggunakan senjata nuklir, ketika Seoul mengadakan parade militer skala besar pertama dalam satu dekade untuk unjuk kekuatan.

Pengumuman oleh parlemen juga muncul setelah media pemerintah Korea Utara mengatakan pada hari Rabu bahwa Pyongyang telah memutuskan untuk mengusir Prajurit Travis King, tentara AS yang berlari ke Korea Utara pada bulan Juli. AS mengatakan dia sekarang berada dalam tahanan Amerika dan akan pulang setelah diusir ke Tiongkok.

Dalam pidatonya, Kim mengatakan memastikan adanya perubahan besar dalam perekonomian negaranya adalah "tugas yang paling mendesak bagi pemerintah," dan mendesak sektor pertanian untuk bekerja lebih keras guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korea Utara mengalami kekurangan pangan yang parah dalam beberapa dekade terakhir, termasuk kelaparan pada tahun 1990an, yang sering kali disebabkan oleh bencana alam. Para ahli internasional telah memperingatkan bahwa penutupan perbatasan selama pandemi COVID-19 memperburuk masalah ketahanan pangan.