Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya kini tengah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2022. Awalnya, dokumen Rancangan APBD tahun 2022 ini dimasukkan Pemkot Surabaya ke DPRD Surabaya pada pekan ini. Hal ini dilakukan setelah pengesahan KUA PPAS APBD 2022 tanggal 7 Oktober lalu.

Selanjutnya, DPRD Surabaya menindaklanjuti dengan menggelar rapat Badan Musyawarah untuk penjadwalan rapat paripurna pertama hingga pengesahan APBD tahun 2022. Rabu kemarin, (13/10/2021), DPRD Kota Surabaya menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pengantar Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) 2022 oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Kemudian pada hari ini, Kamis (14/10/2021), DPRD Kota Surabaya kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda Kota Surabaya tentang APBD tahun 2022. Wali Kota Eri hadir dalam rapat paripurna kali ini. Ia pun mendengarkan dengan seksama pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam penyampaian pengantar R-APBD 2022, Eri menyampaikan bahwa kekuatan belanja tahun 2022 mencapai Rp 10,173 triliun. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 9,301 triliun.

“Pada saat rapat Badan Musyawarah, pemkot bersama DPRD sudah sepakat untuk mengesahkan APBD tahun 2022 nanti pada tanggal 10 Nopember, tepatnya di Hari Pahlawan. Tentu ini akan menjadi spirit baru bagi kita untuk terus membangun Kota Pahlawan ini,” kata Eri.

Ia juga menjelaskan bahwa secara garis besar, kebijakan di Kota Surabaya tahun depan berkisar pada dua hal penting, yaitu penuntasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Dalam penuntasan pandemi, pemkot juga mencukupi intensif para tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi.

“Kami juga konsen dalam pemulihan ekonomi, terutama di sektor UMKM, penanganan angkatan kerja yang terus bertambah, dan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” kata dia.

Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa pos belanja yang menjadi perhatian khusus Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya. Salah satunya dalam bidang pendidikan yang anggarannya di atas 20 persen.

Menurutnya, anggaran di atas 20 persen itu untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tingkat SD dan SMP Negeri dan bantuan sekolah-sekolah swasta melalui BOPDA, termasuk pula pembelian seragam siswa-siswa yang masuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Pemkot dan DPRD Surabaya juga sudah sepakat untuk mengalokasikan beasiswa untuk pelajar SMA/SMK yang tidak mampu. Yang mana beasiswa itu untuk membantu SPP dan pembelian seragam,” ujarnya.

Eri juga yakin berkat sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemkot Surabaya dan DPRD Kota Surabaya, APBD ini dapat disahkan tepat waktu pada 10 November nanti. Ia juga yakin, berkat sinergi dan kolaborasi ini, berbagai program yang telah disusun akan berjalan dengan maksimal dan tepat waktu.

“Pemkot dan DPRD juga sudah sepakat bahwa ke depan, kesejahteraan dan kebahagiaan warga Kota Surabaya menjadi fokus utama kami,” tandasnya. [asg/suf]