Sentimen
Positif (44%)
27 Sep 2023 : 13.59
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Tidore

Tokoh Terkait
Abdul Hakim Adjam

Abdul Hakim Adjam

Yusuf Ateh

Yusuf Ateh

Pemkot Tidore hadiri Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik BPKP Pusat secara Virtual

27 Sep 2023 : 20.59 Views 2

abadikini.com abadikini.com Jenis Media: News

Pemkot Tidore hadiri Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik BPKP Pusat secara Virtual

Abadikini.com, TIDORE – Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan, Taher Husain beserta Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam dan OPD terkait mengikuti Grand Launching Pelatihan dan Sertifikasi Manajemen Risiko Sektor Publik Yang diselenggarkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat secara Virtual.

Launching oleh Ketua BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh, diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Walikota Tidore Selasa (26/9/2023).

Usai mengikuti launching Taher Husain menyampaikan terkait dengan pelatihan dasar sertifikasi ini agar kedepan program-prograam strategis Daerah perlu adanya pendekatan kajian untuk manajemen risiko karena itu juga akan berdampak kedepan.

“Sehingga kemudian seluruh kebijakan, program-program strategis itu juga harus ada SDMnya, SDM itu harus didukung dengan pelatihan sertifikasi kemampuan dari aspek perencanaan pengawasan maupun pelaksanaan” kata Taher Husain.

Lanjutnya, Kemampuan harus dilatih punya kapasitas lebih proritas kepada program-program Daerah.

Ketua BPKP Pusat Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya mengatakan latar belakang pelatihan sertifikasi sektor publik ini karena telah terbit oleh Presiden tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Program pembangunan memiliki karakteristik alami yang juga berkaitan dengan risiko dan pengelolaannya.

Muhammad Yusuf Ateh juga menambahkan karakter alami pembangunan nasional diantaranya pembangunan nasional pasti melibatkan lintas kementerian lembaga daerah dan bahkan badan usaha, keberhasilannya menjadi sangat di pengaruhi kualitas delivery kolektif, konsekuensinya terciptanya shared-risk yang harus dikelola bersama serta pengabdian risiko dari satu pihak dapat mengancam keberhasilan pembangunan secara kolektif.

Lanjutnya, kebijakan MRPN sesuai perpres Nomor 39 Tahun 2023 pembentukan komite MRPN, integrasi dengan system perencanaan pembangunan nasional dan system pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi MRPN.

Sentimen: positif (44.4%)