MerahPutih.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (21/9) lalu.

Pemerintah menetapkan pendapatan negara Rp 2.802,3 triliun, belanja negara sudah Rp 3.325,1 triliun dan defisit sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.

Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Wahyu Utomo menjelaskan, postur APBN 2024 didesain demikian demi mendorong terciptanya sebuah transformasi ekonomi. Tujuan utama yang ingin digapai yakni mewujudkan visi Indonesia maju 2045.

"Kita ingin mengubah yang produktivitasnya rendah jadi tinggi. Kita ingin mengubah aktivitas ekonomi yang nilai tambah rendah, menjadi tinggi. Kita ingin mengubah brown economy menjadi green economy. Kita ingin mengubah narrow based menjadi growth based economy atau ekonomi yang lebih produktif," ucap Wahyu, Sabtu (23/9).

Wahyu mengungkapkan sejumlah strategi jangka pendek dan menengah yang diterapkan pemerintah untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui APBN 2024. Strategi jangka pendek yang ia maksud, antara lain, menjaga inflasi, menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting atau kekurangan gizi pada anak, lalu mendorong pertumbuhan investasi.

Wahyu menekankan, inflasi perlu dikendalikan demi menjaga stabilitas ekonomi. Ia juga memastikan pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun jadi 0 persen sampai 1 persen pada tahun 2024.

"Kemudian, turunkan angka prevalensi stunting. Sekarang sudah 21 persen, target kita jadi hanya 14 persen di tahun 2024. Lalu, kami akan mendorong investasi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kuat, tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi, ke depan harus menggairahkan investasi," paparnya.

Strategi jangka menengah yang diterapkan pemerintah yakni mendorong transformasi sumber daya manusia (SDM). Lewat APBN 2024, pemerintah berikhtiar mewujudkan SDM Indonesia yang unggul, produktif, inovatif, berintegritas dan sejahtera. Caranya yakni dengan menggalakkan alokasi APBN pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,.

"Dengan pendidikan yang baik dan berkualitas, membuat orang menjadi lebih compatible dengan kemajuan, lebih inovatif, produktif. Dengan orang yang sehat badan dan jiwanya, lebih produktif. Ini human capital," tutur Wahyu.

Pemerintah juga menjadikan infrastruktur sebagai bagian penting dalam mengakselerasi terwujudnya transformasi ekonomi.

"Kita butuh infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi. Apa saja? ICT (teknologi informasi), energi, kemudian konektivitas ada bandara, pelabuhan, dan termasuk pangan," tuturnya.

Kemudian, pemerintah juga berikhtiar meningkatkan nilai tambah atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, salah satunya lewat skema hilirisasi.

"Kita gunakan agar SDA itu bernilai tambah tinggi. Harapannya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, nyerap tenaga kerja. Akhirnya pertumbuhan bisa diakselerasi. Itu mengenai bagaimana transformasi ekonomi," paparnya. (Asp).