Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta menjelaskan proses lelang proyek sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Nyoman merupakan tersangka dalam perkara ini. "Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan persiapan dan pelaksanaan lelang untuk proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 September 2023. Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci pertanyaan penyidik ke Nyoman. Informasi serupa juga didalami dengan memeriksa pensiunan PNS Hasoloan dan PNS Kemnaker Rima Febrina Laura.   KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta menjelaskan proses lelang proyek sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI). Nyoman merupakan tersangka dalam perkara ini.
 
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan persiapan dan pelaksanaan lelang untuk proyek pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker RI," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 22 September 2023.
 
Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci pertanyaan penyidik ke Nyoman. Informasi serupa juga didalami dengan memeriksa pensiunan PNS Hasoloan dan PNS Kemnaker Rima Febrina Laura.
 
KPK menyebut banyak problem dalam dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dugaan korupsi itu diketahui dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya enggak tahu sistemnya seperti apa ya, yang jelas itu kan dari hasil audit BPK, sistem itu enggak berjalan, sudah itu saja," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
 
Alex menjelaskan sejumlah item diminta Kemnaker untuk pengadaan sistem proteksi ini. Namun, cuma komputer yang bisa digunakan.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(ADN)