Pasuruan (beritajatim.com) – Guna percepat perekonomian dari dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pasuruan tak pernah lelah dalam mengoptimalkan kinerja. Hal ini dibuktikannya melalui beberapa strategi kebijakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati Mujib Imron dalam Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan. Hal ini merupakan jawaban Bupati terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

Menurut Gus Mujib, sapaan akrab Wakil Bupati, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan mengalami kontraksi sebesar 2,03 namun demikian masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Sehingga dilakukan penyesuaian target pada tahun 2022 sebesar 4,23-5,81 persen dan tahun 2023 sebesar 4,24-5,81 persen, sebagaimana tertuang dalam Rancangan akhir Perubahan RPJMD.

“Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar atas dukungannya terhadap inisiatif eksekutif melakukan perubahan RPJMD yang saat ini sudah sampai pada tahapan pembahasan Rancangan Perda. Terimakasih juga kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Fraksi Partai Gerindra. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan, kami sudah mempedomani Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029”,

Adapun strategi untuk mencapai target tersebut dengan memfasilitasi dan menstimulasi tumbuhnya usaha ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan. Berikut memulihkan dan mengembangkan destinasi wisata alam dan wisata buatan berbasis masyarakat dan potensi lokal, meningkatkan kelembagaan ekonomi serta sarana prasarana pangan. Hal itu dilakukan untuk memperlancar distribusi, meningkatkan produksi sekaligus mendorong diversifikasi (penganekaragaman) pangan.

“Disamping itu, untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kami juga mensinergikannya dengan program-program inovasi melalui beberapa jargon. Seperti Pasuruan Podoroso, Perwira Keluarga dan Yuk Nonggo. Tak ketinggalan juga Kebal Covid-19,” jelasnya dalam agenda Rapat Paripurna yang digelar secara video conference dari dua tempat berbeda tersebut.

Gus Mujib juga menekankan bahwa arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan ke depannya, tidak ada perubahan visi, misi dan arah kebijakan. Sehingga arah kebijakan mulai tahun 2019-2023, tetap dan pencapaiannya telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Meski demikian, pada tahun 2020 dengan adanya pandemi, berdampak pada terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi. Juga meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal itu juga dialami oleh Kabupaten/Kota lainnya, lintas provinsi bahkan secara nasional,” tuturnya.

Maka dari itu, dalam upaya menekan kontraksi pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kolaborasi dari semua pihak. Menurut Wakil Bupati, pandemi telah memberikan pelajaran berharga. Tidak hanya menjadikan transformasi digital sebagai arus utama dalam pemulihan ekonomi saja. Melainkan juga menjadikan pengembangan usaha dan peluang kesempatan berusaha menjadi lebih terbuka lebar.

Demikian halnya denganuUpaya konkrit yang dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat dalam melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Baik dalam bentuk penyaluran bantuan sosial dan bantuan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Berikut upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka melalui pengoptimalan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menumbuhkan dan mencetak tenaga kerja berkualitas.

Masih dalam momen yang sama, Wakil Bupati juga menyampaikan penjelasan terkait pemandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat dan Partai Hanura. Yakni berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Hal itu diimplementasikan melalui pembangunan terminal pariwisata di Pasrepan, pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Tutur dan Tosari.

“Kami juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penyediaan angkutan wisata (Bus Damri) dan peningkatan jalan melalui Program Hibah Jalan Daerah. Sedangkan terkait Program YESS dari Kementerian Pertanian dapat kami sampaikan bahwa program tersebut selaras dengan Misi 1, karena sebagaimana kita ketahui program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi kreativitas generasi muda untuk berkarya dan berwirausaha di sektor pertanian”, tandasnya. [ada/ribut]