GELORA.CO -Tunjukan kepedulian terhadap warga Rempang yang direlokasi, para petinggi Partai Ummat mengajak dialog sekaligus menuntut pemerintah untuk bersikap adil terhadap rakyatnya.

"Kemarin Pak Amien Rais, saya, dan rombongan Partai Ummat datang ke Rempang. Kami datang atas rasa kemanusiaan dan atas rasa persaudaraan," kata Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam keterangan tertulis, Rabu (20/9).

Rombongan petinggi Partai Ummat, lanjut Ridho, begitu cemas sekaligus penuh pengharapan melihat kondisi warga Rempang. Dia menuturkan warga Rempang begitu antusias menyambut kedatangan tokoh senior Amien Rais.

"Hati saya bergemuruh, melihat kontrasnya gemerlap kota Batam yang dipenuhi pertokoan besar, digarisi jalan-jalan beraspal lebar, dan kapal-kapal pesiar yang terparkir di galangan dekat pusat kota. Jika dibandingkan dengan kehidupan 16 kampung tua di Rempang yang akan digusur tersebut. Batam bagaikan langit dan Rempang bagaikan bumi," jelasnya.

Di kampung-kampung tua itu, Ridho menjelaskan telah hidup enam generasi warga Rempang di dalam rumah-rumah kecil beratapkan seng yang berjajar di bahu jalan kecil beraspal tak rata.

"Ratusan tahun mereka hidup damai bersama alam yang indah bukit-bukitnya hijau, lautnya biru. Kehidupan yang damai itu seketika pergi, karena tanah yang telah mereka huni ratusan tahun tersebut akan digusur oleh negara, atas nama proyek pemerintah triliunan rupiah," ungkapnya pilu.

"Presiden Jokowi tidak hanya kehilangan akal, namun juga nuraninya sendiri. Dia bahkan telah melanggar sumpahnya sebagai Presiden RI untuk memegang teguh UUD 1945," tegasnya.

Menurut dia, di Rempang, keadilan telah lenyap. Ridho mengkritik pemerintah yang tidak peduli dengan penderitaan warga Rempang.

"Di mata presiden, masyarakat Rempang dengan sejarah dan peradaban Melayunya yang telah berusia ratusan tahun, dianggap tidak penting. Investor lebih penting. Masalah dianggap remeh oleh pemerintah, mereka bilang ini hanya masalah komunikasi, bahkan menakut-nakuti dengan kita akan bulldozer yang menghalangi, kita akan piting satu-satu,” ucapnya menirukan pernyataan para pejabat.

"Sebagian lain bersikap apologi dengan mengatakan “ini bukan penggusuran tapi pengosongan”, atau “mereka tidak punya sertifikat”. Sekali lagi, masihkah ada hati nurani di antara mereka?" tegasnya lagi.

Masih kata Ridho, masyarakat Rempang tidak menolak investasi. Namun mereka menolak untuk direlokasi dan itu harga mati.

"Relokasi akan mematikan kehidupan mereka yang telah terbiasa melaut. Luas 16 kampung tua itu sebenarnya tak lebih dari 10 persen wilayah proyek. Tanpa relokasi pun proyek tetap bisa berjalan. Namun memang dasar yang namanya serakah, tidak pernah ada batasnya," seloroh Ridho.

"Kami sebagai sesama anak bangsa, meminta Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana penggusuran warga Rempang, dan mengembalikan hak-hak serta kehidupan mereka seperti sedia kala," tandasnya.