Menurut Aboe Bakar, sudah menjadi pengetahuan umum apabila seorang presiden memiliki data intelijen terkait partai politik tanpa harus diumbar ke publik.

"Sebenarnya presiden enggak usah ngomong kayak gitu kami juga sudah paham. Dia tahu isi intel semua," kata Aboe Bakar Al Habsyi di Kantor DPP Partai Nasdem pada Senin (18/9/2023).

Menurut Aboe Bakar, laporan intelijen terkait data dan strategi partai politik tak perlu diungkap ke publik oleh Jokowi. Hal itu demi menjaga kehati-hatian dan prasangka dari partai politik lainnya.

"Cuma presiden ini senang kalau menghibur kita. Menghibur supaya lebih hati-hati. Seakan-akan ada apa di Nasdem, sama saja juga pengen menang pemilu. Jadi buat kami apa yang disampaikan oleh presiden itu adalah hal biasa. Hal biasa yang sebenarnya memang pekerjaan beliau yang enggak perlu diungkap," ujarnya.

Aboe Bakar berprasangka baik Jokowi tidak akan menyalahgunakan data intelijen yang ada di tangannya. Ia meyakini data intelijen di tangan Jokowi tetap akan digunakan pada hal-hal baik saja.

"Kalau saya positif thinking. Presiden Jokowi itu orang baik, dia tidak akan menggunakan untuk apa-apa. Kalau dia menggunakan untuk dirinya sendiri it is okay, namanya juga presiden," jelasnya.

PKS meyakini hal tersebut karena dalam penggunaan data intelijen ada sejumlah prosedur. Seperti berkonsultasi dengan penegak hukum atau lembaga di bawahnya dalam penggunaan data intelijen.

"Paling nanti ada rekomendasi tindakan. Contoh, di Rempah apa yang akan dilakukan," kata dia.

Jokowi mengaku memiliki data intelijen terkait arah dukungan partai politik (parpol) pada Pemilihan Presiden 2024. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sukarelawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9/2023).

“Saya tahu dalamnya partai saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ini mereka menuju ke mana saya ngerti. Informasi yang saya terima komplet,” kata Jokowi.

Kepala Negara mendapatkan aliran informasi tersebut dari lembaga intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Polri, serta Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan sumber-sumber lainnya.