MerahPutih.com - Partai Demokrat buka suara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku memiliki data intelijen soal arah politik partai-partai di Tanah Air.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyayangkan sikap Jokowi yang mengumbar data intelijen ke publik. Dia lantas menyatakan Demokrat keberatan atas ucapan tersebut.

Baca Juga:

PSI Klaim Diundang Prabowo dalam Pertemuan dengan Partai Demokrat

“Saya kira enggak hanya partai Demokrat, semua partai politik keberatan atas statement itu, karena bukan ruangannya presiden,” kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (18/9).

Menurut Hinca, seharusnya Jokowi menyimpan data intelijen itu untuk dirinya sendiri sebagai presiden. Sebab, data dari badan telik sandi bukan untuk konsumsi publik.

“Seandainya pun presiden sebagai kepala negara mengerti dan mengetahui data itu, itu cukup untuk dia sebagai posisinya sebagai kepala negara untuk mengelola negara, bukan untuk kemudian disampaikan ke publik bahwa 'aku tahu tahu jeroannya ini gitu',” ujarnya.

Lebih lanjut Hinca menyatakan partainya keberatan jika aktivitas politik dimata-matai oleh pemerintah. Karena, kata dia, kedaulatan partai dalam menjalankan kerja-kerja politik dilindungi undang-undang.

“Partai politik berdaulat menjalankan aktivitas politiknya tetap dihormati secara independen karena itu dijamin oleh undang-undang,” tuturnya.

Baca Juga:

Demokrat akan Deklarasikan Prabowo sebagai Capres Lewat Forum Rapimnas

Lebih lanjut Hinca menyebut sikap Jokowi yang mengaku memegang data intelijen parpol dapat mengganggu stabilitas politik nasional menjelang Pilpres 2024.

“Saya belum pernah dengar selama ini ada presiden yang mengumbar data (intelijen). Tapi dia memang punya tanggung jawab pembinaan politik secara nasional tapi tidak mesti harus disampaikan,” ungkapnya

Dikatakan Hinca, Jokowi tak perlu memberi tahu masyarakat soal data intelijen yang dikantonginya terkait pergerakan parpol. Menurutnya, jika ada aktivitas partai politik yang tidak sesuai aturan sebaiknya dikomunikasikan melalui Kemenko Polhukam.

“Kalau memang ada yang kurang pas di partai politik kan bisa juga ada menteri politik hukum dan keamanan,” tutur Hinca.

“Saya harap itu cukup sebagai just keep it by him, untuk dia tidak untuk yang lain-lain, saya tetap berpikiran positif bahwa itu maksudnya tidak digunakan untuk apa-apa, jadi nggak usah khawatiran saya nggak ada,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Demokrat Dukung Prabowo, AHY Titip Agenda Perubahan dan Perbaikan