Jansen menilai sudah sewajarnya masyarakat tak percaya.

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon merespons dalih Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal pengembangan investasi di Pulau Rempang yang akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

Jansen menilai sudah sewajarnya alasan relokasi warga Rempang itu tak dapat dipercaya. Sebab, masyarakat telanjur menstigma perusahaan China bakal mempekerjakan bangsa mereka.

“Ini yang orang sudah tidak percaya lagi pak Menteri. Atau paling minimal ya setengah percaya lah. Walau belum tentu hal dibawah ini sepenuhnya benar, di masyarakat itu ada pikiran karena di masa Covid saja terus seliweran: ‘di nikel yang masuk dan kerja mereka lihat TKA China. Kereta cepat, yang kerja juga TKA China. Jangan-jangan investasi kaca ini juga sama yang kerja TKA China lagi,” ujarnya.

Demokrat Pilih Dukung Prabowo, PDIP Akui Ada Perbedaan Soal Visi Perubahan

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu menyebut masyarakat saat ini lebih fokus pada tindakan represif aparat di Rempang alih-alih berpikir mengenai potensi pekerjaan buntut investasi.

“Di depan mata mereka lihat yang diusir rakyat/saudara sendiri. Jadi mari kita sabar dan persuasif lah dulu kita ke saudara-saudara kita di Rempang ini. Pasti ada solusi tanpa perlu harus mengedepankan represif ke mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Pulau Rempang akan direvitalisasi untuk mewujudkan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan daya saing Indonesia di Asia Tenggara.

Menurutnya, kawasan itu sudah diminati perusahaan kaca asal Tiongkok, Xinyi Group. Pada tahap awal, perusahaan itu bakal berinvestasi US$ 11,5 miliar atau setara Rp175 triliun. Investasi itu disebut akan berdampak positif pada banyak hal, salah satunya penciptaan lapangan kerja.

“Total area itu kan 17.000 (hektare), tapi dari 17.000 (hektare) lebih itu kan ada sekitar 10.000 hektare kawasan hutan lindung yang nggak bisa kita apa-apain. Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000 (hektare) yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 hektare,” terang Bahlil dalam keterangan tertulis, Senin (18/9).

“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” sambungnya.