JABAR EKSPRES – Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Depok Hendrik Tangke Allo meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mengecek dugaan pungli dan memecat guru yang terlibat.

Hendrik mengungkapkan beberapa waktu lalu dirinya mendapat laporan dari orang tua SMA negeri di Kota Depok soal dana sumbangan pendidikan.

“Ada beberapa SMA Negeri, kejadiannya sama. guru-guru dengan komite sekolah ini, mengadakan rapat dan memutuskan bahwa siswa melalui orang tua siswa, akan dipungut sumbangan sukarela untuk kegiatan-kegiatan di luar kegiatan belajar mengajar, misalnya jalan-jalan dan kegiatan-kegiatan sejenisnya,” kata Hendrik, Selasa (19/9).

BACA JUGA: Gencarkan Sosialisasi Anti Pungli, Wawalkot Bogor Minta Sistem Pendidikan Dibenahi

Menurutnya sumbangan yang bersifat sukarela ini menjadi alat untuk berlindung atau kedok, padahal ini adalah pemungutan liar yang direstui guru dan komite sekolah.

“Sudah diputuskan, jadi mau nggak mau orang tua dan siswanya kan ada rasa khawatir kalau itu tidak dilakukan (memberikan sumbangan), sehingga dengan terpaksa mereka mengikuti itu, walaupun tidak semua orang tua siswa itu punya uang,” kata Hendrik.

Padahal, lanjut Hendrik, di sekolah negeri tidak ada pungutan biaya untuk buku, uang gedung dan sebagainya. Ia mengaku menerima laporan di beberapa SMA Negeri yang memaksa membeli buku.

“Kemudian ada lagi, dipaksa untuk nonton kegiatan di mana itu ya, kalau tidak mau datang nonton kegiatan bola basket atau apa nilainya nggak bagus, lah ini kan enggak bener,” tukasnya.

Untuk itu, Hendrik yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Depok meminta hal-hal seperti ini dihentikan dan jika masih berlangsung, ia berharap Disdik Jawa Barat turun ke Depok mengecek kebenarannya.

“Pecat guru-guru yang kayak begitu, masih banyak kok guru, kepala sekolah yang punya integritas. Jadi saya minta dengan sangat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang membawahi dan menjadi kewenangan mereka, ini tolong dicek, ambil tindakan,” tegas Hendrik.

Ia menilai DPRD dan pemerintah Kota Depok wajib juga hadir, bahkan ia akan minta anggota Fraksi PDIP yang duduk di komisi D, membidangi pendidikan untuk mengecek ke lokasi.