JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menandatangani kontrak pengadaan logistik Pemilu 2024 tahap 1 pada Senin (18/9/2023) di kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pada tahap 1 ini, kontrak pengadaan logistik yang diteken di antaranya meliputi kotak suara, tinta, dam bilik suara, dengan beberapa kategori.

"Setidak-tidaknya ini menunjukan pemilu jalan terus karena logistiknya sudah tersedia sebagian," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari selepas penandatanganan kontrak, Senin sore.

"Nanti kita lanjutkan dengan tahap 2 itu ada surat suara untuk semua dapil termasuk di luar negeri, demikian juga formulir untuk semua jenis pemilu," tambahnya.

Baca juga: Persyaratan Sudah 85 Persen, Koalisi Perubahan Bertekad Jadi Pendaftar Capres-Cawapres Pertama ke KPU

Hasyim menyebut, proses menuju penandatanganan kontrak tahap 1 ini tidak singkat karena KPU dan LKPP sudah terlibat pembicaraan awal sejak 2 tahun terakhir untuk mengidentifikasi rincian keperluan logistik pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari identifikasi jumlah, volume, waktu, dan ketersediaan anggaran.

Sementara itu, Ketua LKPP Hendrar Prihadi menyebut bahwa kedua belah pihak berhasil mencapai efisiensi sekitar 42,7 persen pada nilai kontrak yang disepakati untuk pengadaan tahap 1 ini.

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan ini mendukung produksi dalam negeri dan keterlibatan usaha kecil-menengah.

"Kita melakukan efisiensi lewat konsolidasi pengadaan yang mencapai 42,7 persen. Artinya, ada sekitar Rp 225 miliar yang berhasil kita efisiensi dari rencana pengadaan ke depan," kata Hendrar dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Kemenag Kerahkan Infrastuktur Bantu KPU untuk Pemilu 2024

Efisiensi ini diawali dari HPS (harga prakiraan sendiri) yang disusun KPU dan dievaluasi tim gabungan. Tim gabungan disebut memanggil calon-calon penyedia dan melakukan konsolidasi.

"Alhamdulillah masing-masing bisa menurunkan harga untuk pengajuan penawaran, sehingga setelah kita total, ya, ada efisiensi sampai 42,7 persen tadi," ungkap eks Wali Kota Semarang itu.

Kejaksaan, KPK, dan BPKP disebut terlibat dalam proses pengadaan nanti, baik tahap 1 maupun 2.