BANDUNG, JABAR EKSPRES – Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Jawa Barat (Kanwil Jabar), menyebut musim panas tahun ini dinilai sangat berdampak terhadap penyerapan ketersedian beras.

Kepala Bulog Kanwil Jabar, Muhammad Attar Rizal mengatakan, musim panas kali ini pihkanya hanya mampu menyerap ketersedian beras pada angka 3 – 4 ton per hektar.

“Kalau produktivitas itu biasanya 6-7, tapi sekarang bisa sampai 3-4 ton per hektar. Jadi artinya yang pertama produksi (beras) menurun akibat kekeringan ini. Dan yang kedua harga (mahal),” ucapnya saat ditemui usai rapat TPID tingkat Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Senin 18 September 2023.

Meski begitu, Attar mengaku untuk ketersedian beras di Bulog sendiri kini dalam kondisi aman hingga 3-4 bulan kedepan dengan total sebanyak 133.000 ton.

“Artinya ini (ketersediaan bera). cukup besar. Bahkan kita akan terus top up (tambah) nanti seiring ada panen di beberapa spot kalau memang harganya masuk untuk PSO (Public Services Obligation) kita masukan untuk cadangan beras pemerintah. Tapi kalau tidak, kita akan ambil dari sisi lain,” ungkapnya.

BACA JUGA: Dihantui Kekeringan, 255 Hektare Lahan Pertanian di Rancaekek Bandung Berpotensi Gagal Panen

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin menambahkan bahwa kondisi saat ini tidaka hanya dialami oleh Provinsi Jabar dan Indonesia.

“Memang kekeringan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga melanda seluruh dunia. Tapi di lihat dari BMKG dengan tekhnologi, diperkirakan November (2023) kita sudah mengalami musim hujan. Jadi artinya insyaallah pada saat tersebut kondisi (ketersediaan) sudah mulai normal,” ucapnya di tempat yamg sama.

Maka dari itu, guna menjaga kondisi ketersedian di masyarakat Bey menuturkan bahwa Pemprov Jabar akan menggelar kegiatan pangan murah yang ditujukan khususnya kepada Keluarga penerima manfaat (KPM).

“Jadi untuk mengatasi kenaikan harga beras ini, kami kan mengadakan operasi pasar dan juga gelar pangan murah. Ditambah juga, dengan bantuan pangan yang sudah di Instruksikan bapak presiden di Jawa Barat itu terdapat 4,1 Juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” pungkasnya. (San)